Komisi X DPR Dukung Larangan AI Instan di Sekolah, Siswa Tak Boleh Malas Mikir
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek seluruh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Nusron menyatakan bahwa tanah-tanah dengan status HGU atau HGB yang tidak diperpanjang akan otomatis dikembalikan kepada negara.
"Perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan kepada negara dan masuk kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah," ujar Nusron dalam pernyataan resmi, Kamis (8/5/2025).
40 Ribu Hektare Aset Bank Tanah Menunggu Pemanfaatan
Saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN tengah mendiskusikan langkah strategis pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40.000 hektare. Nusron menyebut lahan-lahan tersebut berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam sektor-sektor penting bagi perekonomian nasional.
"Tanah tersebut berpotensi digunakan untuk pembangunan pabrik, perumahan, ketahanan pangan, hingga pengembangan energi terbarukan," jelasnya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan konsolidasi aset Bank Tanah ke dalam entitas Danantara, sebuah entitas yang dirancang untuk mengelola aset strategis negara secara profesional dan produktif.
Langkah Tegas untuk Pengelolaan Aset Negara
Arahan Presiden ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan tidak ada aset tanah yang terbengkalai atau disalahgunakan. Kajian menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan memberi dampak langsung terhadap pembangunan nasional.
"Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung," pungkas Nusron.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam pengelolaan lahan negara secara lebih produktif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat landasan hukum dan tata kelola pertanahan di Indonesia.*
(oz/j006)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Hendra Cipta meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kebijakan honor bagi Tenag
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Iran merupakan bangsa Arya yang tidak mudah ditaklukkan, meski
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus melaksanakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meny
NASIONAL
JAKARTA Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberanta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL