Assessment Centre Digenjot, Pemprov Sumut Siapkan ASN Unggul demi Pelayanan Publik Berkualitas
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan aparatur sipil negara (AS
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek seluruh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Nusron menyatakan bahwa tanah-tanah dengan status HGU atau HGB yang tidak diperpanjang akan otomatis dikembalikan kepada negara.
"Perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan kepada negara dan masuk kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah," ujar Nusron dalam pernyataan resmi, Kamis (8/5/2025).
40 Ribu Hektare Aset Bank Tanah Menunggu Pemanfaatan
Saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN tengah mendiskusikan langkah strategis pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40.000 hektare. Nusron menyebut lahan-lahan tersebut berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam sektor-sektor penting bagi perekonomian nasional.
"Tanah tersebut berpotensi digunakan untuk pembangunan pabrik, perumahan, ketahanan pangan, hingga pengembangan energi terbarukan," jelasnya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan konsolidasi aset Bank Tanah ke dalam entitas Danantara, sebuah entitas yang dirancang untuk mengelola aset strategis negara secara profesional dan produktif.
Langkah Tegas untuk Pengelolaan Aset Negara
Arahan Presiden ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan tidak ada aset tanah yang terbengkalai atau disalahgunakan. Kajian menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan memberi dampak langsung terhadap pembangunan nasional.
"Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung," pungkas Nusron.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam pengelolaan lahan negara secara lebih produktif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat landasan hukum dan tata kelola pertanahan di Indonesia.*
(oz/j006)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan aparatur sipil negara (AS
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengingatkan peran strategis Lembaga Pengembangan Tilawat
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 hingga akhir April tercatat mencapai 23,27 persen atau sekitar
EKONOMI
BANDA ACEH Islam menegaskan prinsip kemudahan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ibadah maupun interaksi sosial,
AGAMA
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan negara harus hadir secara nyata dalam memperkuat perlindungan terhadap para pekerja di Indon
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera membangun fasilitas penitipan anak (daycare) bagi para buruh sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Belasan pria panik dan berhamburan melarikan diri hingga nekat melompat ke Sungai Deli saat tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 y
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI