Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan negara harus hadir secara nyata dalam memperkuat perlindungan terhadap para pekerja di Indonesia, terutama di momen peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Puan mengatakan May Day harus menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak-haknya secara adil, termasuk jaminan perlindungan dari negara di berbagai sektor pekerjaan.
"May Day menjadi momentum untuk memastikan semua pekerja di Indonesia memperoleh hak-haknya, termasuk jaminan perlindungan dari negara," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).Baca Juga:
Ia menyebut, pada peringatan May Day tahun ini, kelompok buruh membawa sejumlah tuntutan yang mencakup 11 poin aspirasi. Di antaranya penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan.
Selain itu, buruh juga menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dampak konflik global seperti perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Mereka juga mendorong adanya perlindungan lebih kuat bagi pekerja transportasi daring, termasuk penurunan potongan tarif aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen.
"Semoga aspirasi yang dibawa teman-teman buruh dapat menjadi pengingat bagi negara, khususnya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja," ujarnya.
Puan menilai isu ketenagakerjaan seperti outsourcing, ancaman PHK, hingga perlindungan pekerja digital harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.
"Yaitu menjaga agar perubahan kebijakan ketenagakerjaan tidak memperbesar ketidakpastian hidup masyarakat, namun justru meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja," katanya.
Ia juga menyoroti kekhawatiran akan potensi gelombang PHK di sektor industri nasional yang diperkirakan dapat berdampak pada sekitar 9.000 pekerja dalam waktu dekat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal serius yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan ke depan.*
(an/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL