Minibus Mogok Picu Kemacetan di Tugu Siborang, Satlantas Padangsidimpuan Sigap Tangani
PADANGSIDIMPUAN Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan sigap menangani kemacetan akibat sebuah minibus yang mogo
PERISTIWA
JAKARTA -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan memperkuat aturan pendidikan disiplin bagi siswa bermasalah melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub).
Kebijakan ini akan mempertegas surat edaran yang sebelumnya telah dikirimkan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
"Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada, setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," kata Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini, menurut Dedi, merupakan respons terhadap meningkatnya permasalahan remaja di Jawa Barat, seperti kecanduan game online yang membuat anak-anak tidur larut dan enggan bersekolah, tawuran pelajar yang menimbulkan korban jiwa, serta maraknya peredaran obat terlarang dan minuman beralkohol murah yang mudah diakses pelajar.
"Kita menemukan minuman-minuman dan obat-obatan yang dijual terbuka di bawah harga Rp10 ribu, bahkan bisa diakses anak SMP. Ini harus segera diselesaikan," tegas Dedi.
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendidikan formal dan peran keluarga, sehingga dibutuhkan pendekatan alternatif berupa pendidikan kedisiplinan berbasis barak militer yang bekerja sama dengan TNI.
Program pendidikan ini, lanjut Dedi, mengusung konsep pendidikan bela negara dengan penguatan karakter dan nilai-nilai moral.
Di barak militer, para siswa menjalani rutinitas terstruktur: tidur maksimal pukul 22.00 WIB, salat subuh bagi yang beragama Islam, sarapan, olahraga pagi, hingga mengikuti pelajaran seperti di sekolah pada umumnya.
"Kami menekankan penguatan karakter dan kedisiplinan. Ini adalah langkah jangka pendek agar anak-anak kembali ke jalur pendidikan yang benar," jelasnya.
Dedi menambahkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, kebijakan ini tidak melanggar hak anak.
"Model ini kami kembangkan dan kami konsultasikan. Tidak ada pelanggaran terhadap hak anak," pungkasnya.*
(wh/a008)
PADANGSIDIMPUAN Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan sigap menangani kemacetan akibat sebuah minibus yang mogo
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam k
NASIONAL
JAKARTA Instagram dikabarkan tengah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna menonton Reels secara offline. Fitur ini disebutsebut
SAINS DAN TEKNOLOGI
OlehDr Devie Rahmawati, CICSMENGAPA negara harus menarik rem darurat digital untuk anak pada 28 Maret 2026? Kita sering mengira masalah ana
OPINI
JAKARTA Mengganti puasa Ramadan atau puasa qadha merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki utang puasa karena alasan tertentu. P
AGAMA
MEDANMeski sebagai pemerintah daerah, tentu saja tidak boleh bertindak sewenangwenang kepada rakyatnya. Dengan dalih peraturan daerah, l
PARIWISATA
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran terhadap lima sektor prioritas dalam penanganan pascabe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Tatan Dirsan Atmaja, melaksanakan peninjauan d
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Guna mendukung penguatan pembinaan generasi Qur&039ani Bupati Battu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., meresmikan langsu
PEMERINTAHAN