KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi Pengadaan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma&03
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa seluruh transaksi di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) nantinya wajib menggunakan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk mewujudkan koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Budi Arie usai rapat Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/5/2025).
"Sudah saya sampaikan ke Gubernur BI, semua nanti pakai digital, cashless, pakai QRIS," ujarnya.
Budi Arie menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci keberlanjutan program Kopdes Merah Putih yang menargetkan berdirinya 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
"Kita harus memperkuat sistem. Kami percaya, hanya digitalisasi yang bisa menjalankan bisnis ini secara prudent," kata Budi Arie.
Salah satu alasan utama penerapan QRIS adalah untuk menghindari potensi fraud atau penyalahgunaan dana koperasi yang bisa terjadi dalam sistem konvensional.
"Supaya semua jelas, bisa diaudit, dan meminimalkan celah kecurangan," imbuhnya.
Dalam rangka mencegah potensi kecurangan sejak awal, Kementerian Koperasi juga menggandeng Kejaksaan Agung. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.
"Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kejagung, untuk memastikan tidak terjadi fraud atau mismanajemen," ujar Ferry.
Ia juga menyebut bahwa berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), program Kopdes Merah Putih dinilai memiliki prospek keuntungan yang kuat dan berkelanjutan.
Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Pemerintah menargetkan 80.000 koperasi desa beroperasi secara nasional mulai Oktober 2025.
Dengan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, koperasi desa diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi role model pengelolaan koperasi modern di era digital.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma&03
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang tunai dan sebuah rumah dengan total n
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Polda Jawa Barat memastikan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR, Taufik Hidayat, ditan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan logo resmi Hari Ulang Tah
NASIONAL
BENER MERIAH Tim Subuh Keliling (SULING) Polres Bener Meriah kembali menggelar kegiatan Shalat Subuh berjamaah bersama masyarakat sebaga
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap strategi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihakpihak yang
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, tidak layak menda
NASIONAL
GORONTALO Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini mulai meminta pasokan komoditas pang
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan memulai rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah mulai Jumat (26/6/
POLITIK