Bobby Non-Jobkan Pejabat dan Rencanakan Bentuk Tim Khusus: “Jangan Langgar Sistem Merit dan Aturan ASN”

MEDAN - Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menonaktifkan sejumlah pejabat eselon II, dan mewacanakan pembentukan tim khusus untuk mempercepat reformasi birokrasi, menuai kritik dari berbagai kalangan.

Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menilai kebijakan tersebut potensil berisiko melanggar prinsip meritokrasi dan aturan kepegawaian yang berlaku.

Menurut Shohibul, dari segi aturan sebetulnya Indonesia tak lagi dalam tahap meraba-raba dan berspekulasi dalam mekanisme dan tatakelola manajemen birokrasi pemerintahan, baik untuk pemerintahan pusat maupun daerah.

Baca Juga:

• Rencana Single Salary ASN Tahun 2026, Ini Kata Anggota DPR
• APMB Sumut Gelar Aksi Damai di Kantor Kemenag Padangsidimpuan, Soroti Dugaan Pemberhentian Sepihak dan Praktik Nepotisme

Sistem merit adalah fondasi utama manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

"Non-job tanpa dasar yang kuat dan transparan berpotensi menimbulkan ketidakadilan birokrasi dan membuka ruang praktik subjektif. Bahkan abuse of power," ujar Shohibul, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga:

• Regionalisme Elitis di ASEAN Berimplikasi Signifikan Bagi Masyarakat Sipil
• Gubsu Bobby Nasution Belum Lantik Kadishub Sumut, Ini Penjelasannya

Ia mengingatkan, mutasi dan pencopotan pejabat harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, bukan sekadar pertimbangan politis atau upaya akselerasi program. "Literatur administrasi publik menegaskan, merit system adalah jantung birokrasi modern yang profesional dan berintegritas (Rosenbloom, 2015)," tegas Shohibul, merujuk pada literatur terverifikasi.

Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS) ini lebih lanjut menegaskan, penonaktifan pejabat tanpa argumentasi kuat dan prosedur yang jelas adalah jebakan birokrasi mandek yang potensil menjadi pelanggaran serius terhadap tata kelola ASN.

Ia mengingatkan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang mutasi non-job di lima provinsi pada 2023 yang mengatur bahwa pencopotan pejabat adalah bentuk hukuman berat yang harus didahului pemeriksaan tim independen.

"Jika tidak ada proses evaluasi yang transparan dan akuntabel, maka tindakan non-job justru bisa menimbulkan ketakutan dan keresahan yang biasanya akan diikuti fenomena penurunan dratis motivasi ASN. Ini bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan," jelas Shohibul.

Wacana Tim Khusus dan Risiko Intervensi

Terkait rencana pembentukan tim khusus, Shohibul mengingatkan agar tidak menjadi alat legitimasi untuk menyingkirkan pejabat yang tidak sejalan.

Merujuk pengalaman di banyak daerah di Indonesia, pembentukan tim khusus seringkali menjadi pintu masuk intervensi politik dalam birokrasi dan penormalan deviasi tatakelola pemerintahan.

Rencana Single Salary ASN Tahun 2026, Ini Kata Anggota DPR

APMB Sumut Gelar Aksi Damai di Kantor Kemenag Padangsidimpuan, Soroti Dugaan Pemberhentian Sepihak dan Praktik Nepotisme

Regionalisme Elitis di ASEAN Berimplikasi Signifikan Bagi Masyarakat Sipil

Gubsu Bobby Nasution Belum Lantik Kadishub Sumut, Ini Penjelasannya

Lantik 9 Pejabat Baru, Wali Kota Medan: Saya Tidak Minta Sepeser Pun, Berikan yang Terbaik untuk Masyarakat

Pernyataan Noel Minta Koruptor Dihukum Mati Kembali Beredar Pasca OTT KPK