Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN – Ratusan warga Desa Aek Libung, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyatakan sikap keberatan atas kepemimpinan Kepala Desa mereka.
Sebanyak 700 warga menandatangani surat pernyataan bersama yang meminta Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu untuk menonaktifkan kepala desa setempat.
Surat pernyataan yang tertanggal 22 Maret 2025 itu memuat berbagai poin keberatan, mulai dari dugaan pengelolaan dana desa secara sepihak, tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pembagian bantuan sosial yang diduga hanya diberikan kepada kerabat kepala desa.
"Jumlah warga yang menandatangani hampir setengah dari total penduduk desa. Sisanya anak-anak, lansia, dan kerabat dari kepala desa itu sendiri," ungkap salah seorang warga, Senin (19/5/2025).
Dalam pernyataan tersebut, warga menyebut kepala desa telah bersikap arogan, tidak transparan, serta tidak menghormati fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa.
"Contoh paling nyata, kepala desa tidak pernah melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan. Padahal peran BPD sangat penting dan dijamin undang-undang," tambah seorang perwakilan warga.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Sayurmatinggi, Jaumarkar Lubis, menanggapi bahwa segala dugaan pelanggaran sebaiknya disertai dengan laporan resmi ke penegak hukum.
"Kalau ada bukti kuat, buat saja pengaduan resmi agar diproses hukum. Soal penonaktifan, itu bisa dilakukan jika kepala desa sudah menjadi tersangka atau terdakwa," tegasnya.
Warga menyatakan siap menyampaikan seluruh bukti dan dokumen pendukung kepada Bupati Tapsel, dan berharap suara mereka segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.*
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL