bitvonline.com Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia menyoroti banyaknya pelanggaran hukum oleh aparatur penyelenggara negara serta lemahnya respons pemerintah terhadap laporan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan 2024 Ombudsman RI yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga:
"Syukur alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights). Tapi kasus pembunuhan, penganiayaan, dan pelanggaran lainnya masih sering terjadi dalam masyarakat," ujar Yusril.
Baca Juga:
Yusril menyoroti kelambatan dan kelalaian negara dalam menanggapi aduan pelanggaran hukum dan HAM. Ia menilai hal tersebut menjadi akar masalah dari terus terjadinya kekerasan dan penganiayaan di masyarakat.
"Kelalaian, kelambatan, respons dari penyelenggaraan negara dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM patut menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Ironisnya, lanjut Yusril, banyak laporan pelanggaran HAM justru melibatkan aparat negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
"Alangkah banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi. Bahkan, pelanggaran hukum dan HAM justru dilakukan oleh aparat penyelenggara negara," ucapnya prihatin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusril mengusulkan adanya dashboard pengawasan terpadu di sektor hukum dan HAM. Sistem ini, menurutnya, akan mempermudah pemantauan laporan masyarakat secara nasional dan mencegah maladministrasi.
"Perlu rumusan dashboard pengawasan terpadu di sektor hukum dan HAM, agar laporan masyarakat tidak terbenam dalam tumpukan birokrasi. Ini harus menjadi bagian dari early warning system nasional," ujarnya.
Yusril juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik dan pengaduan, serta reformasi regulasi yang mampu memfasilitasi keterbukaan dan kecepatan respons.
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
BANDA ACEH Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung sepanjang 80
Pemerintahan
DELI SERDANG Insiden ricuh yang terjadi dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang, Senin (23/6/2025), kini berbuntut panjang. Salah satu a
Politik
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengisi sejumlah posisi duta besar (dubes) luar negeri yang
Nasional
TOBA Kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Setelah insiden sebelumnya yang menghanguskan sekitar 10
Peristiwa
