KPK Usul Ketua Umum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA — Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria melontarkan guyonan tajam saat memberikan sambutan dalam peluncuran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Dalam pidatonya, ia menyentil para pejabat publik yang melupakan asal usul mereka dari desa.
Riza mengusulkan secara berseloroh bahwa seluruh pejabat yang berasal dari desa wajib memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan desanya.
Bila tidak, ia akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pejabat tersebut di-reshuffle.
"Kalau desanya nggak maju, saya tinggal lapor Bapak Presiden. Pak, Menteri Anu, Ketua Anu, Badan ini, Pak, nggak ngurus desa. Boleh di-reshuffle, Pak," ujar Riza, yang disambut tawa peserta.
Dalam sambutannya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung fenomena masyarakat desa yang pindah ke kota demi belajar dan bekerja, namun kembali ke desa hanya saat akhir hayat.
"Nanti kalau sudah stroke, sudah susah jalan, baru bikin wasiat. Jangan lupa dikuburkan di desa. Jadi desa diingat ketika sudah mau meninggal," ujarnya, menyentil agar masyarakat jangan sekadar mengenang desa saat ajal menjemput.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyarankan agar dibuat aturan tegas agar semua pejabat, mulai dari eselon hingga perwira tinggi, peduli terhadap pembangunan desa.
"Mulai dari kombes, kolonel, sampai bintang 4 harus ngurus desa. Kalau nggak begitu, desa nggak ada yang ngurus," tegasnya.
Riza juga berkelakar bahwa pejabat yang tidak memberikan kontribusi terhadap desa tidak layak dikubur di desa.
"Kalau tidak memberikan kontribusi pada desa, jangan dikubur di desa. Kuburnya di kota. Nanti kena gusur kuburannya," ujarnya sambil tertawa.
Pernyataan itu disampaikannya dalam momentum peluncuran inisiatif hukum dan pelatihan paralegal bagi kepala desa sebagai bagian dari penguatan pelayanan dan akses keadilan di tingkat akar rumput.*
(sn/a008)
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank Mohammad Ilham Pradipta kembali digelar di Pengadilan Militer
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&039ud menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik terkait polemik yang belakangan me
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
TANJUNG TIRAM Suasana penuh kekhusyukan dan keagamaan menyelimuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tanj
AGAMA
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah keXXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengasuh
NASIONAL