MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah merampungkan regulasi yang mengatur operasional ojek online (Ojol) guna menciptakan ekosistem transportasi yang tertib, adil, dan memberikan perlindungan sosial bagi para pengemudi serta kenyamanan bagi masyarakat pengguna.
Finalisasi regulasi ini dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan Pemprov Sumut bersama aplikator dan driver Ojol, serta instansi terkait seperti Dit Res Siber Polda Sumut, Dit Intelkam Polda Sumut, Dinas Kominfo, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK).
Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan, menjelaskan lima poin utama regulasi operasional Ojol yang disepakati:
Baca Juga:
Penetapan besaran biaya jasa dan potongan aplikator serta sanksi yang diatur dalam SK Gubernur Sumut.
Kewajiban aplikator membuka kantor perwakilan di Sumut sebagai layanan bagi driver dan konsumen.
Baca Juga:
Sosialisasi program promo secara jelas kepada driver.
Pertemuan rutin untuk monitoring dan evaluasi bersama aplikator, driver, dan regulator.
Kewajiban aplikator mendaftarkan driver sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Regulasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan yang selama ini dialami driver, termasuk perang tarif yang merugikan, dan risiko keselamatan di jalan. KPPU juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik predatory pricing yang merugikan driver.
Agam Zubir, Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS), mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dalam menangani nasib driver Ojol. "Kami berterima kasih atas dukungan dan regulasi yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi kami para driver," ujar Agam.
Pemprov Sumut merespons cepat aksi damai para driver yang sempat dilakukan pada 20 Mei 2025 lalu, yang mengangkat isu tarif murah yang merugikan dan kompetisi tidak sehat antar aplikator.
Dengan regulasi ini, diharapkan layanan ojek online di Sumut berjalan lebih profesional, aman, dan memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi seluruh driver.*
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
