BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dilaksanakan pada Senin (16/06) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, Safi'i, SH. Turut hadir Asisten I Pemkab Batu Bara Edwin Alzrin, S.Sos., M.Si yang mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris DPRD Batu Bara Izhar Fauzi, SH, para anggota DPRD, unsur OPD, serta Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 sebagai berikut:
Baca Juga:
1. Fraksi PDI Perjuangan
Melalui juru bicara Rachel Rismanauli Perangin-angin, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa setelah mencermati Ranperda dimaksud, pihaknya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya bersama Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
2. Fraksi Gerindra
Muhammad Ridwan membacakan pandangan Fraksi Gerindra yang menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan kepada Pansus.
Fraksi berharap pembahasan dilandasi profesionalisme, objektivitas, ketaatan pada asas, dan tanggung jawab.
3. Fraksi PKS
Disampaikan oleh Suminah, Fraksi PKS menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 cukup kompleks sehingga akan dibedah secara lebih rinci pada pembahasan Pansus mendatang.
4. Fraksi PAN
Mewakili Fraksi PAN, Syaiful Bahri menyatakan dukungan agar pembahasan Ranperda segera ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.
5. Fraksi KDRI
Melalui Syahril Siahaan, SH, Fraksi KDRI menegaskan pentingnya pembentukan Pansus guna melakukan pembahasan lebih mendalam atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
6. Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional)
Suriadi menyampaikan bahwa Fraksi KPN berharap pembahasan dan penyelesaian Ranperda dapat dilakukan tepat waktu, sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yakni paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dari proses legislasi yang transparan dan akuntabel, sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan Pansus yang bertugas membahas secara mendalam dokumen pertanggungjawaban APBD tersebut.*
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan rencana pengajuan perubahan status wilayah administratif empat pulau yan
Pemerintahan
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke435 yang akan jatuh pada 1 Juli 2025, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu W
Pemerintahan
MEDAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun tangan dalam penanganan darurat pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 rute
Peristiwa
MEDAN Emas dan berlian telah lama dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemewahan. Tapi apakah keduanya benarbenar langka sesuai dengan nil
Sains & Teknologi
BANDA ACEH Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Aceh, DR. H. Taqwaddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keputus
Nasional
ACEH Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prab
Nasional
JAKARTA Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa negaranya tidak memerlukan bantuan militer da
Internasional
BELU Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan kembali ditunjukkan oleh Satgas Pos Lakmars. Bekerja sama d
Nasional
FLORESGunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa (17/6/2025
Peristiwa
BANDUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengembalikan berkas perkara penyidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter r
Hukum dan Kriminal
