Bank Syariah Indonesia Luncurkan KUR 2026: Plafon hingga Rp300 Juta, Cicilan Fleksibel hingga 5 Tahun!
JAKARTA Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan b
EKONOMI
deli serdang -Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapangan terkait dugaan kebocoran PAD senilai sekitar Rp 50,9 miliar kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mochamad Jeffry, Rabu (18/6).
Ketua Tim Pansus PAD 2, Misnan Al Jawi, menjelaskan laporan tersebut mencakup 20 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi retribusi dan pajak dengan bekerjasama oknum petugas, sehingga retribusi yang dikenakan sangat kecil dan merugikan Pendapatan Asli Daerah.
"Temuan kami meliputi berbagai pelanggaran, mulai dari bangunan tanpa izin (IMB), izin yang tidak lengkap, hingga ketidaksesuaian luas lahan antara sertifikat dengan data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB," ujar Misnan.
Pansus juga mengkritik ketidakseriusan Pemkab Deli Serdang dalam menindaklanjuti masalah ini, meskipun sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, tindakan tegas untuk membongkar bangunan yang tidak berizin belum berjalan optimal.
Dalam pertemuan di ruang kerja Kajari yang berlangsung santai dengan makan siang bersama, Mochamad Jeffry mengapresiasi kerja keras Pansus DPRD dalam mengungkap kebocoran PAD yang sangat rinci. Ia berjanji akan melakukan analisis mendalam dan membagi temuan menjadi dua kategori, yakni yang perlu penanganan pidana dan yang perlu pembinaan.
"Kami akan respon positif temuan ini dan melakukan tindak lanjut serius. Jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan kami proses. Tapi jika perlu pembinaan, kami lakukan dengan pendekatan yang tepat," tegas Jeffry.
Kajari juga menyoroti lemahnya penegakan Perda oleh Satpol PP dan mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi agar masalah ini tidak berlarut dan merugikan rakyat.
"Kami ingin memastikan marwah pemerintah tetap terjaga dan siap bersinergi membongkar praktik-praktik yang merugikan daerah," tutup Kajari.*
(tb/j006)
JAKARTA Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan b
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali berhadapan dengan perkara hukum baru. Kali ini, ia dilaporkan mantan koleganya yang juga akti
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Semangat persiapan menuju Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 mulai menguat. Lebih dari 300 siswa SMA dan Madrasah Aliyah dar
PENDIDIKAN
JAKARTA Sudrajat, 50 tahun, pedagang es gabus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, mengaku mengalami kekerasan fisik dan intimidasi oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
