Kemenkeu Salurkan Langsung Tunjangan Guru ASND, Realisasi Tembus Rp 16,71 Triliun per Juni 2025

JAKARTA -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak Maret 2025.

Langkah ini diambil guna mempercepat dan mengefisienkan penyaluran tunjangan yang selama ini melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Per Juni 2025, realisasi penyaluran tunjangan guru telah mencapai Rp 16,71 triliun kepada 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Ini merupakan penyaluran tahap I, sementara tahap II dijadwalkan dimulai dalam bulan ini.

Baca Juga:

• Sri Mulyani: Akan Muncul Kementerian dan Lembaga Baru di Era Pemerintahan Prabowo
• Kemenkeu Bebaskan Bea Masuk dan Pajak Barang 1.800 Jemaah Haji Senilai Rp2,4 Miliar

"Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, Rabu (18/6).

Skema baru ini menghapus jeda waktu pencairan tunjangan yang sebelumnya dialami guru akibat mekanisme melalui pemda. Guru kini menerima dana langsung ke rekening pribadi, mempercepat manfaat dan mengurangi potensi keterlambatan.

Baca Juga:

• Prabowo: Anggaran Pendidikan Tertinggi dalam Sejarah, Capai Rp724,2 Triliun
• APBN Surplus?

Sebanyak 84.000 guru lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi agar bisa mendapatkan tunjangan di tahap selanjutnya. Pemerintah memastikan bahwa jumlah penerima akan ditambah secara bertahap sesuai dengan validasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkeu melaporkan bahwa hingga Mei 2025, belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari total target APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan April yang masih di angka Rp 806,2 triliun.

Adapun:

Belanja pemerintah pusat (BPP): Rp 694,2 triliun

Belanja K/L: Rp 325,7 triliun

Belanja non-K/L: Rp 368,5 triliun

Pendapatan negara: Rp 995,3 triliun (33,1 persen dari target)

Defisit anggaran: Rp 21 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB

Wamenkeu menegaskan bahwa mekanisme penyaluran langsung akan terus dilakukan dan dikawal agar semua guru ASN daerah bisa merasakan manfaat secara merata dan cepat.

"Kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung dari APBN pusat," tegas Suahasil.*

(km/j006)

Sri Mulyani: Akan Muncul Kementerian dan Lembaga Baru di Era Pemerintahan Prabowo

Kemenkeu Bebaskan Bea Masuk dan Pajak Barang 1.800 Jemaah Haji Senilai Rp2,4 Miliar

Prabowo: Anggaran Pendidikan Tertinggi dalam Sejarah, Capai Rp724,2 Triliun

APBN Surplus?

Sri Mulyani Bentuk Dua Direktorat Baru dan Lantik 22 Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan

Bimo Wijayanto Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak, Letjen Djaka Budi Jadi Dirjen Bea Cukai Gantikan Askolani