JAKARTA -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan subsidi layanan kesehatan hewan atau yang dikenal publik sebagai "BPJS Hewan".
Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang kurang mampu dan memiliki hewan peliharaan, agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan hewan secara terjangkau.
"Sebenarnya ini bukan BPJS seperti pada manusia yang ada iurannya. Ini adalah bentuk subsidi atau potongan harga bagi masyarakat tidak mampu yang punya hewan," kata Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).
Baca Juga:
Hasudungan menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap perencanaan awal, dan akan dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan. Saat ini, Dinas KPKP lebih fokus pada penambahan sarana prasarana seperti Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) di 5 kotamadya serta satu unit di Kepulauan Seribu.
Layanan subsidi nantinya diberikan ketika hewan dibawa ke Puskeswan milik pemerintah.
Baca Juga:
Wacana ini awalnya digulirkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai, tidak semua pemilik hewan di Jakarta adalah orang berada. Banyak warga yang mencintai hewan peliharaan, namun terkendala secara ekonomi dalam memberikan perawatan medis yang layak.
"Kalau bisa terintegrasi dengan sistem pendataan berbasis microchip, maka pelayanan akan lebih efektif," ujar Kenneth.
Ia juga menyarankan Puskeswan Ragunan dijadikan model utama pelayanan kesehatan hewan yang profesional dan terjangkau.
Jika disetujui dan direalisasikan, program ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan bisa menjadi role model nasional dalam memberikan perhatian pada kesejahteraan hewan peliharaan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.
(bs/j006)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
