Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA - Kabar bahagia bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara, karena segera hadir Mal Pelayanan Publik. Hal ini ditandai dengan Penandatangan Nota Kesepakatan Mal Pelayanan Publik yang digelar di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (24/06/2025).
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dari berbagai instansi dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan.
Rencana lokasi Mal Pelayanan Publik dicanangkan di Gedung Dekranasda dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis dan lahan pakir yang luas.
MPP akan diisi sebanyak 19 tenant pelayanan yaitu, DPMPTSP (Perizinan), Disdukcapil, Bapenda, Dinas Sosial dan PPPA, Disnaker Perindag, Dinas PUTR, Dinas Perkim LH, Polres Batu Bara, Kejaksaan Negeri dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.
Perwakilan Kantor Pertanahan, UPT. Samsat, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, Kemenag, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BNN, Kantor Imigrasi Kelas II TBA dan Satlantas.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
Bupati Batu Bara Bapak Baharuddin Siagian atau yang lebih akrab disapa Ulong Boho menyampaikan bahwa dibuatnya MPP merupakan pendekatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat (administrasi) dan ini merupakan janji 100 hari kerja Bupati dan Wabup Bahagia-Saza.
Dengan adanya MPP integrasi layanan proses pelayanan menjadi lebih efisien dan waktu tunggu menjadi lebih singkat.
Bupati Batu Bara menegaskan tidak akan main-main untuk melayani masyarakat. Karena pelayanan masyarakat merupakan hal utama.
Bupati Ulong Boho selanjutnya mengutarakan MPP dilengkapi dengan sarana ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang rapat umum, toilet umum, disabilitas, ATM Center, pojok baca, pojok UMKM, meja informasi, meja layanan khusus, meja konsultasi dan pengaduan.
Turut hadir Wakil Bupati Bapak Syafrizal, Wakil Ketua DPRD Batu Bara Bapak Rodial, Kepala BNN, Sekda Batu Bara Ibu Norma Deli Siregar, perwakilan berbagai instasi pelayanan, Kacab Bank Sumut Lima Puluh dan para Kepala OPD.*
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL