Sambut HUT ke-67, Pemuda Pancasila Binjai Bagikan 500 Goni Beras kepada Warga dan Panti Asuhan
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
MEDAN – Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Proyek revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR/Perkimcikataru) disorot Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) usai ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp687,5 juta.
Temuan tersebut termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
Proyek multi-years ini dilaksanakan oleh konsorsium PT PAY-PLN, KSO dengan nilai kontrak mencapai Rp191,6 miliar, berdurasi pelaksanaan 540 hari kalender sejak 5 Mei 2023 hingga 25 Oktober 2024.
Plt Kepala Inspektorat Kota Medan, Habibie Adhawiyah, membenarkan adanya temuan tersebut.
Ia mengatakan bahwa temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perkimcikataru, terutama saat proyek masih dalam kepemimpinan Kepala Dinas sebelumnya, Alex Sinulingga, yang kini telah dimutasi ke Pemprov Sumut.
"Sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Itu memang terjadi di zaman kadis lama sebelum mutasi," ujar Habibie, Rabu (25/6/2025).
BPK mengungkapkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, khususnya pada item kolom praktis lapangan voli, pagar lapangan sepak bola, dan lapangan tenis yang nilainya mencapai Rp1,5 juta.
Sementara kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp685 juta lebih, sehingga total kerugian negara yang diduga timbul mencapai Rp687.534.956,99.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Salah satu pasalnya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip etika, akuntabilitas, serta mencegah pemborosan keuangan negara.
Menurut BPK, kelemahan tersebut terjadi akibat minimnya pengawasan dari kepala dinas dan kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahun 2026
NASIONAL
BANDA ACEH Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi S
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
JAKARTA Asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidika
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persaingan pasar ponsel global berubah drastis dalam 15 tahun terakhir. Nokia dan BlackBerry, dua merek yang pernah berjaya pada
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Ulos dikenal sebagai kain tradisional masyarakat Batak yang kerap digunakan dalam berbagai upacara adat.Namun, kain ini tidak seka
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai mera
EKONOMI