PALUTA - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) jihad menentang tempat maksiat di wilayah Paluta.
Penandatanganan ini digelar di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, tokoh agama, OKP, Ormawa, LSM, dan tokoh masyarakat.
Kegiatan tersebut merupakan upaya sinergis antara pemerintah daerah dan seluruh elemen strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang bersih dari praktik maksiat dan pelanggaran moral.
Bupati Paluta, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa jihad melawan maksiat bukan berarti tindakan represif, melainkan upaya bersama yang terstruktur dan terukur.
"Jihad ini bukan tindakan anarkis, tapi gerakan massif melalui edukasi, pembinaan, penegakan aturan, serta keterlibatan aktif masyarakat," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan deklarasi komitmen bersama untuk melindungi generasi muda dan menjaga tatanan sosial dari kerusakan moral.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh Forkopimda, tokoh agama, pemuda, masyarakat, untuk membentuk satgas, melakukan razia, edukasi moral, dan penegakan hukum yang tegas dan adil," tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain:
Wakil Bupati H. Basri Harahap
Ketua DPRD Mula Rotua, S.Sos.
Wakapolres Kompol Rapi Pinakri, SIK., MH.
Kepala Kejari (diwakili Kasi Pidum Juanda Fadli, S.H., M.H.)
Danramil 06/Dolok Kapten Inf. Jungkarnaen Siregar
Perwakilan Denpom, Danyon 123 Rajawali, Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut
Kepala Kemenag, Sekda Paluta, Camat se-Kabupaten, Direktur RSUD, dan berbagai ormas dan OKP lainnya.
Bupati mengajak seluruh elemen menjadikan gerakan ini sebagai komitmen jangka panjang, bukan penertiban sesaat.
"Mari kita bangun Paluta yang bersih dari maksiat, aman dari kejahatan moral, dan kuat dengan nilai agama serta adat istiadat," pungkasnya.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
