Gubernur Aceh Mualem Perjuangkan Blang Padang Dikembalikan ke Masjid Raya, Dorong Perpanjangan Dana Otsus

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan komitmennya memperjuangkan pengembalian tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman.

Menurutnya, tanah tersebut memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang mendalam dalam perjalanan masyarakat Aceh.

"Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya," ujar Mualem dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuan penting bersama para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam.

Dalam pertemuan tersebut, dua isu strategis menjadi sorotan utama, yakni persoalan Blang Padang dan kelanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

Mualem menegaskan, upaya pengembalian Blang Padang ke Masjid Raya bukan hanya soal administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai sejarah, budaya, dan identitas Aceh yang lekat dengan syiar Islam.

"Ini soal jati diri Aceh, dan masjid adalah pusat kehidupan masyarakat kita. Harus kita jaga dan kembalikan fungsinya," tegas Ketua Umum Partai Aceh itu.

Ia memastikan akan membawa perjuangan ini ke tingkat nasional melalui koordinasi dengan kementerian terkait, DPR RI, hingga Presiden RI, demi menjamin kebijakan nyata terhadap kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam kerangka perdamaian dan otonomi khusus.

Selain Blang Padang, Mualem juga menyoroti isu Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027.

Ia menilai penghentian dana tersebut berpotensi menghambat agenda percepatan pembangunan di wilayah yang pernah dilanda konflik berkepanjangan.

"Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian. Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata," ujar mantan Panglima GAM tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak atas Dana Otsus sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 15 tahun sejak 2008, dan 1% untuk lima tahun berikutnya hingga 2027.

Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini tengah mengusulkan perpanjangan secara permanen atas dana tersebut sebagai bentuk rekognisi terhadap kekhususan Aceh dan amanat dari MoU Helsinki.

Mengakhiri pernyataannya, Mualem menyerukan semangat kolektif kepada seluruh kepala daerah di Aceh agar tetap bersatu dan fokus menjalankan amanah rakyat.

"Jangan sampai perjuangan kita terhenti hanya karena kepentingan sesaat. Ini tugas besar, dan hanya bisa tercapai jika kita bersatu," tegasnya.*

(d/a008)