MEDAN -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, dan permasalahan tata ruang, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Kepala BPN Sumut Sri Pranoto. Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.
Dalam paparannya, Kepala BPN Sumut Sri Pranoto menyebutkan bahwa selama periode 2022–2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pendapatan sebesar Rp3,02 triliun. Kabupaten Madina sendiri menyumbang Rp12,2 miliar, menempatkan daerah ini di posisi keempat tertinggi se-Sumut.
"Nilai ini berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Pranoto.
Namun, capaian pra-sertifikasi elektronik tanah di Madina masih rendah, yaitu 35,4 persen. Ini kontras dengan Kota Sibolga yang mencapai 94,1 persen, dan Kabupaten Batubara yang menjadi terendah di angka 3,7 persen.
Dalam forum tersebut, persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak aktif atau izinnya kedaluwarsa menjadi perhatian serius. Bupati dan kepala daerah, termasuk Gubernur Bobby Nasution, mengeluhkan tidak adanya regulasi jelas untuk pengambilalihan aset HGU yang sudah habis masa izinnya.
"Saat kami ingin menguasai tanah yang izinnya sudah habis, malah diminta bayar puluhan miliar. APBD kami tidak sanggup," keluh Bobby.
Untuk wilayah Madina sendiri, tercatat terdapat 170 HGU aktif milik swasta seluas 62.426 hektare, dan satu bidang HGU milik PTPN seluas 3.309,7 hektare.
Gubernur Bobby menyoroti keberadaan PTPSU di Madina sebagai contoh konkret. Ia mempertanyakan apakah Pemkab Madina harus membayar untuk menguasai lahan HGU yang izinnya telah kedaluwarsa.
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami akselerasi hingga akhir 2025. adsenseGuber
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan menegaskan perang terhadap kejahatan pencurian material bangunan yang marak di ibu kota Sumatera Utara. adsense
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak membunuh produsen rokok ilegal. adsenseAli
Peristiwa
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi bulanan (monthtomonth) pada Oktober 2025 sebesar 0,31 persen
Ekonomi
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) optimis proyek waste to energy (WTE) akan menarik minat sektor s
Ekonomi
BANDA ACEH Jambore Pemancing Aceh 2025 berhasil terlaksana dengan sukses, diikuti puluhan pemancing dari berbagai komunitas di Indonesia
Pariwisata
BANDAR LAMPUNG Lomba Senam Kreasi TaboLa BaLe SeBandar Lampung siap digelar, menawarkan panggung bagi mahasiswa, pelajar, instansi, klub
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian Indonesia menuju sistem modern berbasis teknologi d
Pertanian Agribisnis