Tingkatkan Ketakwaan dengan Memaafkan, Pesan Prof. Maizuddin di Khutbah Jumat
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
MEDAN -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, dan permasalahan tata ruang, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Kepala BPN Sumut Sri Pranoto. Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.

Dalam paparannya, Kepala BPN Sumut Sri Pranoto menyebutkan bahwa selama periode 2022–2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pendapatan sebesar Rp3,02 triliun. Kabupaten Madina sendiri menyumbang Rp12,2 miliar, menempatkan daerah ini di posisi keempat tertinggi se-Sumut.
"Nilai ini berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Pranoto.
Namun, capaian pra-sertifikasi elektronik tanah di Madina masih rendah, yaitu 35,4 persen. Ini kontras dengan Kota Sibolga yang mencapai 94,1 persen, dan Kabupaten Batubara yang menjadi terendah di angka 3,7 persen.
Dalam forum tersebut, persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak aktif atau izinnya kedaluwarsa menjadi perhatian serius. Bupati dan kepala daerah, termasuk Gubernur Bobby Nasution, mengeluhkan tidak adanya regulasi jelas untuk pengambilalihan aset HGU yang sudah habis masa izinnya.
"Saat kami ingin menguasai tanah yang izinnya sudah habis, malah diminta bayar puluhan miliar. APBD kami tidak sanggup," keluh Bobby.
Untuk wilayah Madina sendiri, tercatat terdapat 170 HGU aktif milik swasta seluas 62.426 hektare, dan satu bidang HGU milik PTPN seluas 3.309,7 hektare.
Gubernur Bobby menyoroti keberadaan PTPSU di Madina sebagai contoh konkret. Ia mempertanyakan apakah Pemkab Madina harus membayar untuk menguasai lahan HGU yang izinnya telah kedaluwarsa.
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan seju
POLITIK
JAKARTA Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat,
INTERNASIONAL
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya un
INTERNASIONAL
BANTUL Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026). Sebuah mobil Toyota Ava
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus
PEMERINTAHAN