MEDAN -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, dan permasalahan tata ruang, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Kepala BPN Sumut Sri Pranoto. Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.
Baca Juga:
Baca Juga:
Dalam paparannya, Kepala BPN Sumut Sri Pranoto menyebutkan bahwa selama periode 2022–2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pendapatan sebesar Rp3,02 triliun. Kabupaten Madina sendiri menyumbang Rp12,2 miliar, menempatkan daerah ini di posisi keempat tertinggi se-Sumut.
"Nilai ini berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Pranoto.
Namun, capaian pra-sertifikasi elektronik tanah di Madina masih rendah, yaitu 35,4 persen. Ini kontras dengan Kota Sibolga yang mencapai 94,1 persen, dan Kabupaten Batubara yang menjadi terendah di angka 3,7 persen.
Dalam forum tersebut, persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak aktif atau izinnya kedaluwarsa menjadi perhatian serius. Bupati dan kepala daerah, termasuk Gubernur Bobby Nasution, mengeluhkan tidak adanya regulasi jelas untuk pengambilalihan aset HGU yang sudah habis masa izinnya.
"Saat kami ingin menguasai tanah yang izinnya sudah habis, malah diminta bayar puluhan miliar. APBD kami tidak sanggup," keluh Bobby.
Untuk wilayah Madina sendiri, tercatat terdapat 170 HGU aktif milik swasta seluas 62.426 hektare, dan satu bidang HGU milik PTPN seluas 3.309,7 hektare.
Gubernur Bobby menyoroti keberadaan PTPSU di Madina sebagai contoh konkret. Ia mempertanyakan apakah Pemkab Madina harus membayar untuk menguasai lahan HGU yang izinnya telah kedaluwarsa.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria terkait HGU tidak bisa diputuskan dalam rapat tersebut karena melibatkan banyak instansi.
"Butuh pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, ATR/BPN, dan Satgas Agraria," ujarnya.
Komisi II DPR RI menyatakan kesiapannya mengadakan rapat khusus lanjutan yang akan melibatkan pemerintah pusat, kepala daerah, PTPN, dan stakeholder terkait untuk mencari solusi menyeluruh atas persoalan agraria ini.*
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan