MEDAN -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelayanan Pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, dan permasalahan tata ruang, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Kepala BPN Sumut Sri Pranoto. Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.
Dalam paparannya, Kepala BPN Sumut Sri Pranoto menyebutkan bahwa selama periode 2022–2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pendapatan sebesar Rp3,02 triliun. Kabupaten Madina sendiri menyumbang Rp12,2 miliar, menempatkan daerah ini di posisi keempat tertinggi se-Sumut.
"Nilai ini berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Pranoto.
Namun, capaian pra-sertifikasi elektronik tanah di Madina masih rendah, yaitu 35,4 persen. Ini kontras dengan Kota Sibolga yang mencapai 94,1 persen, dan Kabupaten Batubara yang menjadi terendah di angka 3,7 persen.
Dalam forum tersebut, persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak aktif atau izinnya kedaluwarsa menjadi perhatian serius. Bupati dan kepala daerah, termasuk Gubernur Bobby Nasution, mengeluhkan tidak adanya regulasi jelas untuk pengambilalihan aset HGU yang sudah habis masa izinnya.
"Saat kami ingin menguasai tanah yang izinnya sudah habis, malah diminta bayar puluhan miliar. APBD kami tidak sanggup," keluh Bobby.
Untuk wilayah Madina sendiri, tercatat terdapat 170 HGU aktif milik swasta seluas 62.426 hektare, dan satu bidang HGU milik PTPN seluas 3.309,7 hektare.
Gubernur Bobby menyoroti keberadaan PTPSU di Madina sebagai contoh konkret. Ia mempertanyakan apakah Pemkab Madina harus membayar untuk menguasai lahan HGU yang izinnya telah kedaluwarsa.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria terkait HGU tidak bisa diputuskan dalam rapat tersebut karena melibatkan banyak instansi.
"Butuh pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, ATR/BPN, dan Satgas Agraria," ujarnya.
Komisi II DPR RI menyatakan kesiapannya mengadakan rapat khusus lanjutan yang akan melibatkan pemerintah pusat, kepala daerah, PTPN, dan stakeholder terkait untuk mencari solusi menyeluruh atas persoalan agraria ini.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan