MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan secara maksimal.
Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Kesehatan, disebut menjadi salah satu faktor utama.
Penilaian ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PDIP, Lily, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda KTR, Senin (7/7/2025).
Baca Juga:
"Dari pemantauan yang kami lakukan, salah satu faktor yang menyebabkan Perda KTR di Kota Medan tidak berjalan maksimal adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan," ujar Lily saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyosialisasikan ketentuan hukum kepada masyarakat, mengingat dampak rokok, baik tembakau maupun elektrik, yang membahayakan kesehatan publik.
Baca Juga:
"Saat ini variasi rokok semakin banyak, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik. Hal ini berbahaya, baik bagi perokok aktif maupun pasif," kata Lily.
Fraksi PDIP juga menyoroti relevansi perubahan Perda KTR dengan ketentuan terbaru dalam Pasal 431 ayat 5 dan 6 PP No. 28 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Untuk itu kami ingin mendapatkan penjelasan, apakah sosialisasi PP tersebut sudah dilakukan? Bentuk-bentuk sosialisasi apa saja yang sudah dilaksanakan?" tanya Lily.
Dalam catatan Fraksi PDIP, Perda No.3 Tahun 2014 hanya mencakup tujuh kawasan KTR, yakni fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
Melalui Ranperda perubahan, Fraksi PDIP mengusulkan agar fasilitas pelayanan olahraga ditambahkan sebagai kawasan KTR baru.
JAKARTA Komisi V DPR RI mengungkap fakta mengejutkan terkait keterbatasan peralatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) d
Nasional
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana pada 2025. Data intern
Ekonomi
JAKARTA Suasana politik nasional kembali memanas setelah Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) JokowiPrabowo, Budiy
Politik
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya mengurangi overkapasitas serta mendukung pembinaan berkelanjutan terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakat
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari sejumlah dokumen perjalanan istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Politik
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengungkap penyimpanan narkotika jenis sabusabu seberat 21 kilogram yang disembuny
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Seorang personel Unit Reskrim Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Aipda Sahata Panjaitan mengalami luka serius setelah berupa
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan berhasil mengamankan seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sab
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026. U
Pertanian Agribisnis