
AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp 200,2 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Strategis 2026
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalMEDAN – Polemik mengenai status lahan perumahan Pacific Palace yang terletak di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal, kembali mencuat.
Komisi 4 DPRD Kota Medan menilai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) untuk proyek perumahan tersebut tidak tepat, mengingat tanah di kawasan itu masih dalam proses sengketa hukum.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak terkait, menyatakan kekecewaannya atas keluarnya PBG tanpa adanya pengecekan lapangan yang memadai.
Ia menegaskan bahwa permasalahan hukum terkait tanah tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Pemko Medan sebelum memberikan izin pembangunan.
"Ini yang kami sangat sayangkan, pihak Pemko Medan mengeluarkan PBG untuk perumahan Pacific Palace tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Padahal, proses hukum terkait tanah ini masih berjalan, tapi kenapa PBG bisa dikeluarkan begitu saja?" kata Paul saat memimpin rapat pada Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Paul menegaskan bahwa meskipun pihaknya telah menerima pengaduan terkait masalah ini, mereka belum dapat mengambil keputusan dan hanya ingin memastikan agar semua pihak menaati proses hukum yang berlaku.
Ia juga meminta Pemko Medan lebih cermat dalam menilai legalitas dan status lahan yang dipakai untuk pembangunan perumahan.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, yang menyatakan bahwa Pemko Medan seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pembangunan, terutama ketika lahan yang digunakan masih berstatus sengketa.
"Jika lahan ini masih dalam proses hukum, maka seharusnya tidak ada aktivitas pembangunan apa pun. Pemko Medan harus menangguhkan penerbitan PBG-nya," ujar Lailatul Badri.
Perselisihan Hukum antara Pemilik Lahan dan Pengembang
Masalah ini bermula dari pengaduan yang disampaikan oleh Hargito Bongawan dan Jon Purba, yang bertindak sebagai kuasa hukum pemilik lahan, yaitu Yohannes.
Mereka mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya perumahan Pacific Palace adalah milik klien mereka dan sudah memenangkan perkara hukum di Mahkamah Agung pada tahun 1989.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
NasionalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
PendidikanJAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
PendidikanJAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
NasionalPADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
PemerintahanPADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional