Mensesneg Ambil Alih Rakor Kemenhan, Presiden Ingin Program Strategis Cepat Terlaksana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumut.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/7/2025).
"Ya, sementara sih, sampai dengan hari ini belum ada. Belum ada informasi atau laporan dari penyidik," ujar Setyo saat menjawab pertanyaan awak media.
Ia menambahkan bahwa penyidik KPK masih fokus pada pokok perkara, dengan mendalami peran para tersangka serta memeriksa saksi-saksi yang relevan. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan sesuai dengan tahapan penyidikan.
Kemungkinan Panggilan Tetap Terbuka
Meskipun belum ada agenda pemanggilan terhadap Bobby Nasution—yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo—KPK tetap membuka kemungkinan tersebut jika ditemukan fakta relevan dari hasil pemeriksaan para tersangka maupun saksi lainnya.
"Kita lihat perkembangan dari hasil pemeriksaan yang ada. Kalau nanti memang diperlukan, tentu bisa saja dilakukan pemanggilan," jelas Setyo.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak, termasuk pejabat Dinas PUPR Sumut, terkait proyek peningkatan jalan yang diduga sarat praktik korupsi. Salah satu yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Topan Ginting, pejabat yang disebut-sebut memiliki akses strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Publik Soroti Kasus, Nama Bobby Jadi Perbincangan
Meski belum dipanggil, nama Bobby Nasution sempat menjadi sorotan publik dan tokoh nasional. Salah satunya adalah pengamat kebijakan publik Said Didu yang sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Bobby tidak akan terlibat dalam kasus tersebut.
Namun demikian, publik tetap menantikan transparansi dan komitmen penuh dari KPK untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu.*
(in/j006)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, memenuhi panggilan Komisi Pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menutup secara resmi Ramadhan Fair XX Tahun 1447 Hijriah pada Senin (16/3/2026). Penyel
PEMERINTAHAN
BINJAI Polres Binjai meralat hasil tes urine terhadap pengemudi mobil Honda Brio berinisial M (24) yang menabrak beberapa lapak jualan d
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TIMUR, ACEH Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti kelambanan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan hunian tetap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan progra
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 17 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan tipis. Mengacu pada la
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG naik 94,913
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Kontroversi muncul di Tapanuli Tengah setelah Panitia Seleksi (Pansel) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Air Minum Mual Nauli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan mengizinkan PT Agincourt Resources untuk kembali beroperasi setelah sebelumnya izi
NASIONAL