Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumut.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/7/2025).
"Ya, sementara sih, sampai dengan hari ini belum ada. Belum ada informasi atau laporan dari penyidik," ujar Setyo saat menjawab pertanyaan awak media.
Ia menambahkan bahwa penyidik KPK masih fokus pada pokok perkara, dengan mendalami peran para tersangka serta memeriksa saksi-saksi yang relevan. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan sesuai dengan tahapan penyidikan.
Kemungkinan Panggilan Tetap Terbuka
Meskipun belum ada agenda pemanggilan terhadap Bobby Nasution—yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo—KPK tetap membuka kemungkinan tersebut jika ditemukan fakta relevan dari hasil pemeriksaan para tersangka maupun saksi lainnya.
"Kita lihat perkembangan dari hasil pemeriksaan yang ada. Kalau nanti memang diperlukan, tentu bisa saja dilakukan pemanggilan," jelas Setyo.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak, termasuk pejabat Dinas PUPR Sumut, terkait proyek peningkatan jalan yang diduga sarat praktik korupsi. Salah satu yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Topan Ginting, pejabat yang disebut-sebut memiliki akses strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Publik Soroti Kasus, Nama Bobby Jadi Perbincangan
Meski belum dipanggil, nama Bobby Nasution sempat menjadi sorotan publik dan tokoh nasional. Salah satunya adalah pengamat kebijakan publik Said Didu yang sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Bobby tidak akan terlibat dalam kasus tersebut.
Namun demikian, publik tetap menantikan transparansi dan komitmen penuh dari KPK untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu.*
(in/j006)
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI