Nurhadi Siap Menanggung Azab Allah Jika Dakwaan Gratifikasi dan TPPU Benar
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SUMUT – Empat perangkat Desa Sipange Godang, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan untuk memberikan keterangan tambahan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tengah diselidiki.
Kehadiran mereka pada Senin, 14 Juli 2025, merupakan bagian dari tindak lanjut atas laporan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak berwenang.
Laporan tersebut juga didukung oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.
Empat perangkat desa yang hadir memberikan keterangan di hadapan Kasi Intelijen Kejari Tapsel antara lain:
Indra Saputra – Kasi Pemerintahan
Ahmadi Nasution – Kasi Perencanaan
Ahmad Dohar – Bendahara Desa
Herman Suryadi – Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Dalam pertemuan tersebut, keempatnya menyampaikan informasi seputar dugaan penyimpangan pengelolaan ADD tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 yang melibatkan kepala desa berinisial EAP.
"Kami sudah memberikan keterangan dan siap mendukung proses hukum yang berjalan dengan menyampaikan informasi yang kami ketahui. Bila diminta kembali, kami siap hadir," ujar salah satu perangkat desa kepada media.
Usai mendengarkan keterangan dari para perangkat desa, pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa proses penanganan perkara akan diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan audit dan penghitungan potensi kerugian negara.
"Kami sudah limpahkan laporan ini ke Inspektorat sebagai auditor resmi. Kita tunggu hasil penghitungan kerugiannya terlebih dahulu," jelas Kasi Intelijen Kejari Tapsel.
Lebih lanjut, Kasi Intelijen juga mengapresiasi itikad baik dan kerja sama dari para perangkat desa.
Ia berharap ke depan, kolaborasi yang positif antara masyarakat dan pemerintah desa dapat menjadi pendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih bersih dan akuntabel.
"Kami berharap perangkat desa bisa terus membantu menyampaikan informasi yang akurat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa," pungkasnya.
Keempat perangkat desa tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan.
Mereka juga mengaku semakin termotivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.*
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat hubungan bilateral melalui kerja sama konservasi satwa endemik komodo. Kesepakatan te
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memastikan belanja pegawai di lingkungan pemerintah kota tetap terjaga di bawah batas 30 persen dar
PEMERINTAHAN