Kebersamaan Krama AKDBA Buleleng Warnai Penganyar Betara Turun Kabeh di Pura Besakih
BULELENG Pelaksanaan upacara Betara Turun Kabeh yang bertepatan dengan Purnama Kedasa dimaknai sebagai momentum kebersamaan oleh krama Pes
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA – Kasus dugaan praktik pengoplosan beras yang melibatkan sejumlah produsen besar, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, terus menjadi sorotan publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tidak akan mentolerir jika ditemukan pelanggaran hukum.
"Kalau memang salah, tindak. Gak ada urusan," ujar Rano dengan tegas saat ditemui di SMAN 6 Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan Rano menyusul pemeriksaan yang dilakukan terhadap gudang PT Food Station oleh aparat Satgas Pangan Polri, menyusul dugaan pengoplosan beras biasa yang dikemas ulang menjadi beras premium.
Meski demikian, Rano mengaku sudah mendapat klarifikasi dari manajemen PT Food Station yang membantah tudingan tersebut.
"Saya mendapat laporan dari Food Station bahwa tudingan itu tidak benar. Tapi ini butuh waktu, prosesnya panjang, dan kami tetap menghargai langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan," imbuhnya.
Dugaan Kerugian Masyarakat Capai Rp99 Triliun
Kasus ini pertama kali mencuat setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membeberkan temuan praktik curang dalam distribusi beras. Beberapa produsen diduga mengoplos beras dan mengurangi berat isi dari yang tertera di kemasan.
"Contoh, di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Selisih harga per kilogramnya bisa Rp2.000 sampai Rp3.000. Ini merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun," tegas Amran.
Kementerian Pertanian pun telah melaporkan temuan tersebut kepada Kapolri dan Jaksa Agung, dan meminta proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Empat Perusahaan Besar Diperiksa
Sejauh ini, empat perusahaan besar yang tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran regulasi kemasan dan pengoplosan beras adalah:
Wilmar Group (produk: Sania, Sovia, Fortune, Siip)
PT Food Station Tjipinang Jaya (produk: Setra Pulen, Setra Ramos, Alfamidi Setra Pulen)
PT Belitang Panen Raya (BPR) (produk: Raja Platinum, Raja Ultima)
PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) (produk: Ayana)
Selain itu, beberapa produsen lainnya juga tengah diselidiki karena menjual beras dalam kemasan yang tidak sesuai standar, termasuk PT UCI (Larisst, Leezaat), PT BPS Tbk (Topi Koki), dan PT BTLA (Elephas Maximus).
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti.*
(oz/j006)
BULELENG Pelaksanaan upacara Betara Turun Kabeh yang bertepatan dengan Purnama Kedasa dimaknai sebagai momentum kebersamaan oleh krama Pes
SENI DAN BUDAYA
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Bali pada Senin, 20 April 2026, didomina
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pa
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami hujan ringa
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Seni
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Aceh akan diguyur hujan ringan pada Senin,
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Sumatera Utara akan mengalami hujan
NASIONAL
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK