Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membentuk lembaga baru yang mirip dengan Perum Bulog, namun berfokus pada sektor perumahan. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit di Indonesia.
"Seperti Bulog yang mengambil gabah dari petani, lembaga ini nantinya akan mengambil rumah dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang membangun rumah subsidi," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7).
Fahri menjelaskan, lembaga yang diusulkan ini akan berfungsi sebagai offtaker rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya untuk perumahan subsidi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
Menurut Fahri, ide pembentukan lembaga semacam Bulog perumahan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan rumah di Indonesia. "Dengan adanya lembaga ini, perumahan subsidi bisa lebih terjangkau dan harga jualnya bisa lebih terkontrol," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa dengan adanya offtaker di sektor perumahan, harga jual rumah subsidi dapat diturunkan melalui penerapan harga pembelian pemerintah (HPP). "Dengan sistem ini, kita bisa memindahkan elemen subsidi, dari subsidi cicilan menjadi subsidi tanah, yang akan membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat," terang Fahri.
Usulan tersebut juga membuka peluang bagi Bulog perumahan untuk tidak hanya menangani rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah vertikal atau rumah susun. Konsep ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan rumah di kota-kota besar yang kekurangan hunian vertikal.
Meskipun ide tersebut baru sebatas usulan, Fahri menyebutkan bahwa Kementerian PKP dan Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Ia juga menegaskan belum ada tenggat waktu untuk realisasi usulan ini. "Kami sepakat untuk mendalami terlebih dahulu dan akan mengambil best practice dari seluruh dunia, tentu dengan izin Presiden," ujar Fahri.*
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL