JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang bersumber dari pemerintah daerah agar proyek pemerintah pusat tepat sasaran dan tidak mengalami kendala di lapangan.
Fahri menyoroti bahwa perencanaan pembangunan harus dimulai dari informasi yang valid dan terverifikasi oleh pihak yang paling memahami kondisi masyarakat secara langsung.
"Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang sedang sakit, siapa suami istri yang bertengkar, itu diketahui oleh pemerintah lokal," ujar Fahri, Sabtu (2/8).
Baca Juga:
Menurutnya, kurangnya koordinasi dan ketidaktepatan data telah menyebabkan sejumlah proyek pemerintah pusat menjadi mangkrak.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di sektor perumahan dan penataan kawasan.
Baca Juga:
"Kalau proyek langsung didrop dari pusat tanpa melihat kondisi dan kebutuhan lokal, kadang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai. Akibatnya, proyek mangkrak dan tidak diteruskan. Itu praktik yang tidak boleh kita ulang," tegasnya.
Tahun 2025, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional.
Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyusul instruksi Presiden RI agar penataan dilakukan di 1.000 kawasan pesisir.
"Dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, kami menargetkan 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan menjadi sasaran penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan antara Rp20 miliar hingga Rp22 miliar," terang Fahri.
Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema pendanaan proyek juga dirancang terbuka bagi keterlibatan swasta.
Hal ini mempertimbangkan nilai strategis dari kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
"Skema pembiayaan akan dibuka selebar-lebarnya untuk partisipasi swasta. Karena kawasan pesisir umumnya bernilai strategis, kita bisa bangun kolaborasi antara negara dan pelaku usaha," tambahnya.
JAKARTA Kemacetan terjadi di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta pada Rabu pagi. Berdasarkan laporan dari akun resmi X (Twitter) PT
Nasional
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali merilis pembaruan harga pangan terbaru pada Rabu pagi. Sejumlah komoditas pangan strategis
Ekonomi
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 secara tahunan (yearonyear/yoy) pada kuart
Ekonomi
MEDAN Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, industri fesyen mewah tetap menunjukkan ketangguhannya. Tas jutaan rupiah, jam
Sains & Teknologi
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta hari ini, Rabu (6/8/2025).
Nasional
SUMATERA UTARA Cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Utara hari ini diprediksi akan didominasi oleh hujan ringan. Data terbaru menunjuk
Nasional
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
