Wakapolda Aceh Sambut Kepala BGN Sudaryono, Tinjau Program MBG dan Lantik Pengurus HKTI Aceh
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membentuk lembaga baru yang mirip dengan Perum Bulog, namun berfokus pada sektor perumahan. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit di Indonesia.
"Seperti Bulog yang mengambil gabah dari petani, lembaga ini nantinya akan mengambil rumah dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang membangun rumah subsidi," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7).
Fahri menjelaskan, lembaga yang diusulkan ini akan berfungsi sebagai offtaker rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya untuk perumahan subsidi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
Menurut Fahri, ide pembentukan lembaga semacam Bulog perumahan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan rumah di Indonesia. "Dengan adanya lembaga ini, perumahan subsidi bisa lebih terjangkau dan harga jualnya bisa lebih terkontrol," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa dengan adanya offtaker di sektor perumahan, harga jual rumah subsidi dapat diturunkan melalui penerapan harga pembelian pemerintah (HPP). "Dengan sistem ini, kita bisa memindahkan elemen subsidi, dari subsidi cicilan menjadi subsidi tanah, yang akan membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat," terang Fahri.
Usulan tersebut juga membuka peluang bagi Bulog perumahan untuk tidak hanya menangani rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah vertikal atau rumah susun. Konsep ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan rumah di kota-kota besar yang kekurangan hunian vertikal.
Meskipun ide tersebut baru sebatas usulan, Fahri menyebutkan bahwa Kementerian PKP dan Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Ia juga menegaskan belum ada tenggat waktu untuk realisasi usulan ini. "Kami sepakat untuk mendalami terlebih dahulu dan akan mengambil best practice dari seluruh dunia, tentu dengan izin Presiden," ujar Fahri.*
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat mengira kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas hingga ratusan r
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dalam daftar menteri dengan penilaian t
POLITIK
JAKARTA POCO dikabarkan tengah menyiapkan ponsel pintar baru dari seri X8, yakni POCO X8s. Perangkat ini kembali menjadi sorotan setelah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabumin
POLITIK
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
PALANGKA RAYA Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dar
POLITIK
LABUHANBATU Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan laha
HUKUM DAN KRIMINAL