Fahri Hamzah: Proyek Pusat Harus Berdasarkan Data Daerah untuk Hindari Mangkrak

JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang bersumber dari pemerintah daerah agar proyek pemerintah pusat tepat sasaran dan tidak mengalami kendala di lapangan.

Fahri menyoroti bahwa perencanaan pembangunan harus dimulai dari informasi yang valid dan terverifikasi oleh pihak yang paling memahami kondisi masyarakat secara langsung.

"Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang sedang sakit, siapa suami istri yang bertengkar, itu diketahui oleh pemerintah lokal," ujar Fahri, Sabtu (2/8).

Menurutnya, kurangnya koordinasi dan ketidaktepatan data telah menyebabkan sejumlah proyek pemerintah pusat menjadi mangkrak.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di sektor perumahan dan penataan kawasan.

"Kalau proyek langsung didrop dari pusat tanpa melihat kondisi dan kebutuhan lokal, kadang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai. Akibatnya, proyek mangkrak dan tidak diteruskan. Itu praktik yang tidak boleh kita ulang," tegasnya.

Tahun 2025, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional.

Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyusul instruksi Presiden RI agar penataan dilakukan di 1.000 kawasan pesisir.

"Dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, kami menargetkan 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan menjadi sasaran penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan antara Rp20 miliar hingga Rp22 miliar," terang Fahri.

Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema pendanaan proyek juga dirancang terbuka bagi keterlibatan swasta.

Hal ini mempertimbangkan nilai strategis dari kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

"Skema pembiayaan akan dibuka selebar-lebarnya untuk partisipasi swasta. Karena kawasan pesisir umumnya bernilai strategis, kita bisa bangun kolaborasi antara negara dan pelaku usaha," tambahnya.

Fahri berharap, dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan sinergi lintas kementerian, program penataan kawasan dapat lebih efektif, efisien, serta memberikan dampak langsung yang nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang selama ini rentan terhadap ketimpangan pembangunan.*

(at/a008)