MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar lebih fokus dalam menangani sejumlah persoalan strategis seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Roby Barus, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, serta para wakil ketua DPRD.
Baca Juga:
"Kami menilai beberapa persoalan tersebut belum bisa diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029," ujar Roby.
Roby mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Medan masih tergolong wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan skala sedang.
Baca Juga:
Bahkan, dalam rentang waktu 2021–2023, tingkat ketimpangan di Medan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.
"Ketimpangan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Pendapatan per kapita Kota Medan juga masih tergolong rendah dibanding kota-kota besar lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menegaskan bahwa RPJMD harus dijadikan sebagai dokumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Roby menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan memiliki peran sentral dalam memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkualitas dan terukur.
"Kami akan terus melakukan pengawasan dan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan RPJMD, terutama dalam hal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Dukungan terhadap UMKM, kata Roby, harus menyentuh aspek permodalan, pelatihan, serta akses pemasaran.
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
