DPRD Sumut Dorong Pemprov Berikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelayan Ibadah dan Bilal Mayit

MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bobby Nasution memberikan perhatian lebih kepada para pelayan rumah ibadah dan bilal mayit di seluruh wilayah Sumut.

Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan memberikan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Ihwan menyampaikan bahwa para pelayan rumah ibadah, tanpa memandang agama, serta bilal mayit, merupakan figur-figur yang menjalankan profesi sosial mulia dengan penuh pengabdian.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Forkopimda Tuntaskan Narkoba: Tangkap Semua Pihak yang Terafiliasi
• Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Peran USM dalam Mencetak SDM Unggul di Bidang Kesehatan

Namun demikian, banyak di antara mereka merupakan lansia dan bekerja secara sukarela, sehingga memerlukan perlindungan secara formal dari pemerintah.

"Mereka adalah bagian dari masyarakat yang bekerja tanpa pamrih untuk pelayanan spiritual dan sosial. Sudah waktunya kita memikirkan keselamatan dan kesejahteraan mereka melalui jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ihwan Ritonga saat dimintai keterangan, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda RPJMD 2025-2029, Prioritaskan Pendidikan hingga Kesejahteraan Rakyat
• Gubsu Bobby Pastikan Stok Beras Sumut Aman, Fokus Perbaiki Distribusi Pasca Temuan Oplosan

Politisi Gerindra yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini menekankan bahwa bantuan tersebut harus berlaku adil untuk seluruh agama, dan tidak boleh dibedakan berdasarkan latar belakang kepercayaan.

"Kita ingin pemberian perlindungan ini bersifat menyeluruh. Semua pelayan rumah ibadah, baik dari masjid, gereja, vihara, pura, dan lainnya berhak mendapat hak yang sama," tambahnya.

Ihwan berharap Gubernur Sumatera Utara dapat menindaklanjuti usulan ini secara serius dengan menerbitkan kebijakan khusus yang melandasi pemberian jaminan tersebut.

Ia meyakini, jika pelayan rumah ibadah terlindungi oleh jaminan sosial, maka akan ada rasa aman dalam menjalankan tugas, serta bentuk penghargaan konkret atas jasa dan pengabdian mereka kepada masyarakat.

"Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka bertugas, ada jaminan yang bisa diklaim oleh keluarga. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi mereka," pungkasnya.

Usulan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh agama yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap tugas sosial pelayan rumah ibadah dan bilal mayit perlu diwujudkan melalui perlindungan yang nyata dan terstruktur.

Langkah ini juga dinilai sejalan dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial yang tengah dibangun oleh Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.*