
Wamen Stella Christie: Duplikasi dalam Riset Bukan Plagiarisme, Tapi Kolaborasi
BANDUNG Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa praktik duplikasi dal
PendidikanMEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumut terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp674 miliar.
Penyaluran ini merupakan bagian dari utang DBH tahun anggaran 2023–2024 yang masih dalam proses penyelesaian.
Penyerahan dilakukan secara simbolis pada Jumat (8/8/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, dan dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Sumut, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong.
Baca Juga:
"Dengan disalurkannya DBH ini, kami harap program pemerintah di daerah dapat berjalan lebih lancar, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga yang sebelumnya mungkin tertunda," ujar Gubernur Bobby Nasution.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa total utang DBH Pemprov Sumut kepada kabupaten/kota mencapai sekitar Rp2,2 triliun, terdiri atas Rp295 miliar untuk tahun 2023 dan Rp1,8 triliun untuk tahun 2024.
Baca Juga:
Jika ditambah dengan DBH tahun 2025, total kewajiban Pemprov mencapai sekitar Rp3,5 triliun.
"Kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh utang ini pada tahun 2025. Hal ini penting agar sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat dan terarah," tegas Bobby.
Meski demikian, tidak seluruh kabupaten/kota menerima penyaluran secara penuh dalam termin ini.
Beberapa daerah akan mendapatkan pencairan secara bertahap, bergantung pada sejumlah indikator, antara lain:
- Kepatuhan terhadap dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD
- Dukungan terhadap program nasional dan provinsi
- Capaian indikator makro dan pelaporan hasil evaluasi pembangunan
- Penilaian aspek keuangan, termasuk penetapan Perda APBD, mandatory spending, serta kesesuaian program pembangunan
"Ini bukan soal menahan dana, tapi soal sinergi. Pemerintahan kita berjenjang. Ada program pusat, program provinsi, dan program kabupaten/kota. Semuanya harus saling mendukung," kata Bobby.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola fiskal di tingkat daerah, sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih merata dan terintegrasi.
Acara penyerahan DBH ini turut dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Utara, para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para pejabat struktural dan fungsional yang terkait.*
BANDUNG Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa praktik duplikasi dal
PendidikanJAKARTA Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono, menyampaikan empat persoalan utama yang selama ini dikeluhk
EkonomiTANGERANG Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait insiden percekcokan yang viral di media sosial, melibatkan seorang pria yang
PeristiwaPORTUGAL Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok pesepakbola yang disiplin tinggi dan sangat menjaga gaya hidupnya demi mencapai performa
OlahragaJAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, secara resmi
PendidikanBANDUNG Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Grat
NasionalJAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung penuh konsep I
NasionalTAPANULI SELATAN Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi menetapkan pria berinisial MN (64)
Hukum dan KriminalTABANAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke39 SLB/C Kemala Bhayangkari Tabanan yang dig
PendidikanJAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah mencabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium. Us
Ekonomi