TAPANULI SELATAN – Kepala Desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Muhammad Azan Sinaga, dinobatkan sebagai penerima Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025.
Penghargaan prestisius ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
PJA merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala desa atau lurah yang berhasil menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat secara efektif dan damai dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.
Baca Juga:
Azan menjadi satu dari sekian banyak kepala desa dan lurah yang terpilih setelah melewati proses seleksi ketat sejak Maret 2025.
Selain Azan, dua lurah lainnya dari Sumatera Utara juga menerima penghargaan serupa, yakni Lurah Kota Siantar dari Kabupaten Mandailing Natal dan Lurah Cinta Damai dari Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
Baca Juga:
Dari 1.380 peserta di seluruh Indonesia, sebanyak 130 orang dinyatakan lolos dan akan menerima penghargaan pada 3 September mendatang di Jakarta.
Selepas itu, akan ada audisi lanjutan untuk menentukan Top 10 hingga Top 3 tingkat nasional.
Dalam keterangannya di Sipirok, Minggu (17/8), Azan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum untuk memperkuat budaya hukum di tingkat desa.
"Bagi saya, yang utama adalah agar warga desa selalu memperoleh keadilan dan kedamaian dalam setiap penyelesaian sengketa, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan," ujar Azan.
Sejak menjabat sebagai Kepala Desa Sipangko dua tahun lalu, Azan telah mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, ulama, dan berbagai elemen masyarakat.
Melalui Posbankum ini, berbagai konflik diselesaikan dengan pendekatan restoratif, mengutamakan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Azan mengakui, pada awal pembentukan Posbankum, mediasi digelar hampir setiap minggu untuk menyelesaikan sengketa antarwarga. Namun, dalam satu tahun terakhir, frekuensi perselisihan mulai berkurang karena pemahaman warga terhadap proses mediasi semakin baik.
"Sekarang warga lebih memahami cara menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses pengadilan. Ini tentu sangat menggembirakan," imbuhnya.
Pengumuman resmi dari BPHN bernomor PHN-HN.04.03-1252 menyatakan bahwa para penerima PJA 2025 berhak menyandang gelar Non Litigation Peacemaker Award (NLPA) sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal secara damai dan adil.*
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi Rp 3 juta per hari atau sek
Nasional
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan India, Grand Mercure Angkasa Medan, bagian dari jaringan Accor Hotels, menggelar acara sp
Seni dan Budaya
MEDAN Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang menolak peserta BPJS Kesehatan untuk berobat, merupaka t
Kesehatan
BINJAI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.227 narapidana di Lembaga Pemasyarakata
Pemerintahan
JAKARTA Karnaval peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen
Nasional
JEMBARANA Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Jembrana, Kompol I Ketut Darta, S.H., M.H., menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Me
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti momen kebersamaan tiga Presiden Republik IndonesiaSusilo
Nasional
BLORA Kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Minggu (17/8/2025)
Peristiwa
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melepas Karnaval HUT ke80 Kemerdekaan RI yang digelar di kawasan Monu
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa mantan Ketua DPR RI, Setya
Nasional
