Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
TAPANULI SELATAN – Di balik keindahan alam Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat persoalan infrastruktur yang menjadi keluhan utama warga.
Jalan penghubung sepanjang ±5,5 kilometer menuju Desa Pinagar yang rusak parah menjadi penghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, sekaligus membatasi geliat ekonomi, pendidikan, dan sektor pariwisata.
Kondisi ini semakin memprihatinkan saat musim hujan. Jalan berubah menjadi lintasan berlumpur yang licin, menyulitkan mobilitas warga, terlebih anak-anak sekolah dan petani.
Tak jarang kendaraan terjebak, dan anak-anak tiba di sekolah dalam kondisi pakaian kotor dan kelelahan.
"Kadang sepatu anak saya tertinggal di lumpur. Mereka sudah capek sebelum sampai sekolah," tutur Siti, seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi mengantar anaknya ke sekolah.
Beban paling berat dirasakan para petani. Jalan yang rusak mengakibatkan biaya pengangkutan hasil panen membengkak, bahkan tak sebanding dengan nilai jual produk.
"Rasanya mau menangis. Kami tanam, rawat, panen… tapi uang habis di ongkos," ungkap Tarman, seorang petani, sambil menunjuk kendaraan yang terperosok di jalan berlumpur.
Tak hanya sektor ekonomi, jalan rusak juga berdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Masyarakat yang membutuhkan perawatan medis harus menempuh perjalanan panjang dan berisiko.
Anak-anak sekolah dari desa ke pusat kota harus bangun lebih pagi dan menantang medan berat setiap hari.
Zainal Abidin, salah satu tokoh masyarakat, menggambarkan situasi ini sebagai "urat nadi yang tersumbat".
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL