Penghematan di Tengah Krisis Global, DPR: Negara Harus Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa negara harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam menahan di
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan bahwa sinergi dalam pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Hal ini dinilai penting guna mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bobby saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dan BPS Sumut terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral.
"Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus didukung oleh kolaborasi lintas perangkat daerah melalui standar data dan metadata yang seragam," ujar Bobby Nasution.
Ia menyampaikan, data yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan dukungan data yang kuat, kebijakan yang dirumuskan pemerintah akan lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kepala BPS Sumut Asim Saputra dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut selaku Walidata telah membangun sistem aplikasi Satu Data.
Platform ini akan menjadi pusat integrasi data lintas sektor, mulai dari data bantuan sosial, kesehatan, hingga infrastruktur.
"Kami segera menggelar pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut guna menyelaraskan langkah dan program terkait Satu Data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral dapat disinkronkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan," jelas Asim.
Ia berharap melalui sinergi ini, ke depan Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi percontohan dalam penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta jajaran pimpinan BPS Sumut.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara Pemprov Sumut dan BPS, diharapkan program Satu Data dapat memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan berbasis data, demi mewujudkan pembangunan Sumut yang inklusif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa negara harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam menahan di
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menjal
NASIONAL
ACEH TIMUR Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL