JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menyediakan gerbong khusus untuk merokok. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VI bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung DPR RI, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Nasim menilai perjalanan kereta jarak jauh perlu difasilitasi dengan ruang khusus bagi perokok. Ia menyebutkan bahwa dahulu fasilitas tersebut pernah ada, namun kini telah dihilangkan.
"Dulu ada tapi setelah itu dihilangkan. Sisakan satu gerbong untuk kafe, untuk ngopi, paling tidak untuk smoking area, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobby," ujar Nasim Khan, politisi dari PKB.
Baca Juga:
Bandingkan dengan Fasilitas di Bus Jarak Jauh
Nasim juga membandingkan fasilitas kereta dengan layanan bus antar kota yang menurutnya masih menyediakan smoking area untuk perjalanan panjang.
Baca Juga:
"Di bus aja hampir 8–10 jam itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu tidak bisa satu gerbong? Saya yakin itu bermanfaat dan menguntungkan KAI," tambahnya.
Usulan ini, kata Nasim, berasal dari aspirasi masyarakat Jawa Timur, khususnya para pengguna setia kereta api yang merasa kesulitan karena tidak ada ruang khusus untuk merokok selama perjalanan jauh.
"Ini aspirasi loh, Pak. Jawa Timur, Jawa ini paling banyak (penggunanya). Kasihan, Pak. Ini juga menyangkut nilai kemanusiaan," tegasnya.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari KAI
Hingga berita ini ditulis, PT KAI belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut. Perlu diketahui bahwa saat ini KAI memberlakukan aturan bebas rokok secara menyeluruh di dalam kereta, sejalan dengan regulasi kesehatan dan keselamatan publik.
Usulan ini dipastikan akan menimbulkan perdebatan publik, mengingat kebijakan ruang bebas rokok di transportasi umum selama ini didukung oleh banyak pihak, termasuk kalangan kesehatan dan pemerhati lingkungan.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
