Dapur MBG Disuspend Tak Selalu Hilang Insentif, BGN Beberkan 4 Kategori Penentu Pembayaran
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menyediakan gerbong khusus untuk merokok. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VI bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung DPR RI, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Nasim menilai perjalanan kereta jarak jauh perlu difasilitasi dengan ruang khusus bagi perokok. Ia menyebutkan bahwa dahulu fasilitas tersebut pernah ada, namun kini telah dihilangkan.
"Dulu ada tapi setelah itu dihilangkan. Sisakan satu gerbong untuk kafe, untuk ngopi, paling tidak untuk smoking area, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobby," ujar Nasim Khan, politisi dari PKB.
Bandingkan dengan Fasilitas di Bus Jarak Jauh
Nasim juga membandingkan fasilitas kereta dengan layanan bus antar kota yang menurutnya masih menyediakan smoking area untuk perjalanan panjang.
"Di bus aja hampir 8–10 jam itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu tidak bisa satu gerbong? Saya yakin itu bermanfaat dan menguntungkan KAI," tambahnya.
Usulan ini, kata Nasim, berasal dari aspirasi masyarakat Jawa Timur, khususnya para pengguna setia kereta api yang merasa kesulitan karena tidak ada ruang khusus untuk merokok selama perjalanan jauh.
"Ini aspirasi loh, Pak. Jawa Timur, Jawa ini paling banyak (penggunanya). Kasihan, Pak. Ini juga menyangkut nilai kemanusiaan," tegasnya.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari KAI
Hingga berita ini ditulis, PT KAI belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut. Perlu diketahui bahwa saat ini KAI memberlakukan aturan bebas rokok secara menyeluruh di dalam kereta, sejalan dengan regulasi kesehatan dan keselamatan publik.
Usulan ini dipastikan akan menimbulkan perdebatan publik, mengingat kebijakan ruang bebas rokok di transportasi umum selama ini didukung oleh banyak pihak, termasuk kalangan kesehatan dan pemerhati lingkungan.*
(kp/j006)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI