YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan lobi atau negosiasi kepada pemerintah pusat terkait rencana pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY hingga 50 persen pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Sultan menanggapi proyeksi pengurangan Danais dari Rp1 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp500 miliar di tahun berikutnya.
Danais sendiri merupakan amanat Undang-Undang Keistimewaan DIY yang sejak awal ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan keistimewaan di wilayah tersebut.
"Dikurangi, ya sudah. Ya memang kondisinya begitu. Saya yakin nanti kalau ekonominya makin baik, ya pasti ditambah," ujar Sri Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (21/8).
Lebih lanjut, Raja Keraton Yogyakarta tersebut menolak menjadikan Danais sebagai bentuk kompensasi historis atas kontribusi besar almarhum ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono IX, pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.
"Saya tidak mau dalam pengertian politik, Dana Keistimewaan itu dipersamakan dengan waktu swargi (almarhum) Sultan HB IX membantu Republik. Jangan sampai. Wong dulu almarhum membantu itu ikhlas, bukan untuk dikompensasi. Jadi itu beban bagi saya," ungkapnya.
Meski demikian, Sri Sultan membuka ruang bagi pihak lain, seperti DPR RI maupun DPRD DIY, untuk melakukan pendekatan ke pemerintah pusat bila memang dirasa perlu.
"Kalau DPR atau DPRD melakukan, ya silakan. Tapi kalau saya untuk menyampaikan negosiasi agar Danais ditambah, itu saya punya beban," imbuhnya.
Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, menjelaskan bahwa angka Rp500 miliar yang beredar masih bersifat sementara karena baru berupa nota keuangan RAPBN 2026.
Pihaknya masih menunggu ketetapan resmi setelah APBN disahkan.
"Berapa pun yang dialokasikan, itu yang bisa kita belanjakan. Kami tengah mencermati ulang program-program yang didanai Danais, termasuk kegiatan rutin dan wajib yang tak bisa ditiadakan," kata Aris.
Menurutnya, rencana pemangkasan ini menjadi peringatan dini agar Pemda DIY mulai menyusun langkah antisipatif sejak awal.
MEDAN Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rajali, mengundurkan diri dari ja
Pemerintahan
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba, handphone ilegal, dan bar
Nasional
MEDAN Program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menunjukkan hasil membanggakan. adsense
Nasional
KUPANG Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolr
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah, gereja dan seluruh masyarakat diserukan tidak mendiamkan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan P
Hukum dan Kriminal
MANDAILING NATAL Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, angkat suara menanggapi maraknya keluhan masyarakat Pantai Barat terkai
Pertanian Agribisnis
TAPANULI SELATAN Dugaan penyalahgunaan pendapatan dari sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kemba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik
Politik
YOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembagian kuota haji tambah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses terhadap aplikasi dan situs Zangi milik Secret Phone, Inc. kare
Sains & Teknologi
