YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan lobi atau negosiasi kepada pemerintah pusat terkait rencana pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY hingga 50 persen pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Sultan menanggapi proyeksi pengurangan Danais dari Rp1 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp500 miliar di tahun berikutnya.
Danais sendiri merupakan amanat Undang-Undang Keistimewaan DIY yang sejak awal ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan keistimewaan di wilayah tersebut.
Baca Juga:
"Dikurangi, ya sudah. Ya memang kondisinya begitu. Saya yakin nanti kalau ekonominya makin baik, ya pasti ditambah," ujar Sri Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (21/8).
Lebih lanjut, Raja Keraton Yogyakarta tersebut menolak menjadikan Danais sebagai bentuk kompensasi historis atas kontribusi besar almarhum ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono IX, pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Baca Juga:
"Saya tidak mau dalam pengertian politik, Dana Keistimewaan itu dipersamakan dengan waktu swargi (almarhum) Sultan HB IX membantu Republik. Jangan sampai. Wong dulu almarhum membantu itu ikhlas, bukan untuk dikompensasi. Jadi itu beban bagi saya," ungkapnya.
Meski demikian, Sri Sultan membuka ruang bagi pihak lain, seperti DPR RI maupun DPRD DIY, untuk melakukan pendekatan ke pemerintah pusat bila memang dirasa perlu.
"Kalau DPR atau DPRD melakukan, ya silakan. Tapi kalau saya untuk menyampaikan negosiasi agar Danais ditambah, itu saya punya beban," imbuhnya.
Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, menjelaskan bahwa angka Rp500 miliar yang beredar masih bersifat sementara karena baru berupa nota keuangan RAPBN 2026.
Pihaknya masih menunggu ketetapan resmi setelah APBN disahkan.
"Berapa pun yang dialokasikan, itu yang bisa kita belanjakan. Kami tengah mencermati ulang program-program yang didanai Danais, termasuk kegiatan rutin dan wajib yang tak bisa ditiadakan," kata Aris.
Menurutnya, rencana pemangkasan ini menjadi peringatan dini agar Pemda DIY mulai menyusun langkah antisipatif sejak awal.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
