Polda Aceh Gelar Operasi Ketupat Seulawah 2026, Siapkan 61 Pos Pengamanan di Titik Strategis
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 dalam rangka memberikan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang mera
NASIONAL
MEDAN — Kabar baik datang bagi masyarakat Kota Medan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik untuk tahun ini maupun dalam waktu dekat.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pemerintah daerah menaikkan PBB secara signifikan, apalagi hingga di atas 100 persen.
"Pada kondisi saat ini, SE Mendagri itu merupakan hal yang baik dan kami di Pemko Medan akan patuhi sepenuhnya. Tidak akan ada kenaikan PBB tahun ini," ujar Rico Waas, Selasa (26/8/2025).
Wali Kota Rico Waas menuturkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga Medan yang dinilainya masih belum sepenuhnya pulih.
"Daya beli masyarakat saat ini masih tertatih. Maka, kami tidak ingin menambah beban dengan menaikkan PBB. Ini adalah bentuk empati dan keberpihakan kepada rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, Rico menyampaikan bahwa Pemko Medan saat ini fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang sudah ada, tanpa harus menambah beban pajak masyarakat.
"Fokus kami adalah menertibkan dan memaksimalkan potensi pajak yang ada. Jangan sampai terjadi kebocoran, terutama di sektor PBB. Kita optimalkan yang sudah ada terlebih dahulu," tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor yang akan diperkuat antara lain BPHTB, pajak restoran, pajak hotel, dan berbagai sumber pajak lainnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Masih banyak potensi di dalam Bapenda. Kami akan tata lebih rapi dulu agar sistem menjadi sehat dan akuntabel. Kenaikan PBB bukan opsi saat ini," imbuh Rico.
Saat ditanya mengenai potensi kenaikan PBB di tahun 2026, Rico menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum menyusun rencana ke arah tersebut.
"Untuk tahun depan juga belum ada rencana menaikkan PBB. Fokus kami masih pada penataan internal dan penguatan sistem. Kita ingin pastikan keuangan daerah dikelola secara efisien dan berpihak kepada masyarakat," tutupnya.*
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 dalam rangka memberikan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang mera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang meli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengkaji berbagai langkah penghematan untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi m
POLITIK
MEDAN Umat Buddha di Sumatera Utara menyalurkan 300 paket bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idulfitri 1
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
MEDAN Kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus penemuan mayat wanita berinisial RS, 19 tahun, yang ditemukan di dalam boks di Kota Med
HUKUM DAN KRIMINAL