Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat menghadiri acara APKASI Otonomi Expo 2025 yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/8). (foto: tangkapan layar yt setpres)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
TANGERANG — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah setingkat kabupaten untuk turut melakukan efisiensi anggaran secara serius.
Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri acara APKASI Otonomi Expo 2025 yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/8).
Tito menjelaskan, dari total 461 kabupaten di Indonesia, sekitar 350 kabupaten masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, efisiensi anggaran di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan dan efektivitas penggunaan anggaran.
"Sebelumnya, telah diterbitkan Instruksi Presiden yang menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengatur efisiensi di kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah melalui Kemendagri," ujar Tito dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah daerah lebih cermat dalam mengawasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
"Contohnya, perjalanan dinas yang berlebihan, rapat yang sebenarnya cukup dua kali namun dibuat sampai 20 kali, serta pengeluaran untuk makanan dan minuman yang mencapai miliaran rupiah. Bahkan, untuk daerah yang anggarannya Rp 100 juta, kadang dibuat sampai miliaran, termasuk juga perawatan gedung yang terkadang ada mark-up," jelas mantan Kapolri ini.
Tito memberikan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp 462 miliar dari pengurangan kegiatan yang tidak produktif.
Anggaran hasil penghematan tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan irigasi serta mendukung program swasembada pangan.
Selain efisiensi, Tito juga mendorong kepala daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat, terutama kelas bawah, dengan membuka kerja sama bersama pihak swasta.
"Para kepala daerah juga diminta untuk memanfaatkan peluang dari program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih," tambahnya.*