Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA -Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menegaskan kepada jajaran Kabinet Merah Putih bahwa menghemat anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah kewajiban, bukan prestasi. Pernyataan ini disampaikan Hensa menanggapi penghematan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yang menurutnya tidak seharusnya dipandang sebagai hal yang luar biasa.
“Kan Pak Prabowo bilang ya, kita mesti penghematan anggaran supaya kita bisa dapat Rp 20 triliun, kalau Anda para pejabat sudah menghemat jangan dipikir itu prestasi,” kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Hensa mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi negara yang penuh ketidakpastian, menghemat anggaran adalah suatu kewajiban bagi para pejabat negara. Menurutnya, penghematan bukanlah sebuah prestasi yang perlu dibanggakan, melainkan langkah yang harus diambil agar anggaran negara tetap bisa dialokasikan untuk program-program unggulan yang telah dicanangkan, seperti program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Tolong bedakan antara prestasi dengan kewajiban, kalau negara nggak punya uang, anda irit, anda hemat, itu kewajiban, bukan prestasi yang ‘wow’ gitu,” ujar Hensa.
Hensa juga menekankan bahwa keberhasilan para pejabat negara harusnya bisa diukur dari kemampuan mereka untuk mendatangkan uang untuk negara, seperti melalui penerimaan pajak, cukai, atau dengan meningkatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar ekonomi bisa berputar dengan baik.
“Mendatangkan uang dengan cara utang bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan. Jadi tolong prestasi itu kalau negara lagi butuh uang, anda bisa mendatangkan uang, bukan utang juga, pakai ide-ide lah, kan kita mengandalkan sekarang pajak, cukai,” jelas Hensa.
Hensa juga menyoroti pentingnya sektor UMKM dalam memperkuat ekonomi negara. Dengan mengembangkan UMKM, program-program unggulan pemerintah dapat tetap berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Bisa juga dengan cara meningkatkan UMKM agar ekonomi berputar sehingga program-program unggulan tetap bisa berjalan dengan normal,” pungkas Hensa. (trbn) (n/014)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL