Wagub Bali Apresiasi Raperda ASKP Berbasis Aplikasi: Lindungi Driver Lokal dan Budaya Daerah

DENPASAR - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Bali mengenai Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) Berbasis Aplikasi.

Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret dalam mengakomodasi kepentingan dan aspirasi para driver lokal Bali, sekaligus menjadi instrumen hukum untuk menata layanan transportasi pariwisata berbasis digital yang terus berkembang.

"Inilah cara kita bantu secara utuh teman-teman driver Bali. Harapan kami satu, Krama Bali menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Giri Prasta saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (8/9/2025).

Wagub menyebut bahwa Raperda ini adalah bentuk law enforcement yang dibutuhkan agar penyelenggaraan layanan ASKP berjalan sesuai aturan, menjamin keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme layanan, serta mencegah konflik akibat persaingan tidak sehat.

Ia bahkan menyebut kemungkinan pengembangan aplikasi lokal Bali agar pelaku usaha dan driver lokal semakin memiliki ruang dan kepastian dalam ekosistem transportasi digital.

Pendapat tertulis Gubernur Bali, Wayan Koster, yang dibacakan oleh Wagub, menegaskan bahwa layanan ASKP berbasis aplikasi sudah menjadi keniscayaan di era digital. Namun, hal ini harus diiringi dengan regulasi untuk:

Mencegah penggunaan kendaraan ilegal (plat luar daerah).

Menghindari konflik horizontal antar penyedia layanan.

Melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan tidak sehat.

Menjamin standarisasi layanan sesuai nilai budaya Bali.

Dalam Raperda ini, Pemprov Bali juga akan fokus pada: