Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN – Sebanyak 1.992 unit
rumah tak
layak huni di Sumatera Utara dipastikan akan mendapatkan bantuan
renovasi melalui Program
Bedah Rumah dari Kementerian Pe
rumahan dan Kawasan Permukiman (
Kemen PKP) pada tahun 2025.
Total anggaran yang disiapkan untuk program ini diperkirakan mencapai Rp30 miliar, dengan target penyelesaian seluruh unit sebelum akhir tahun.Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Kemen PKP, Azis Andriansyah, mengatakan bahwa saat ini ribuan
rumah tersebut tengah memasuki tahap verifikasi.
Baca Juga:
Lokasi penyebaran
rumah berada di 13 kabupaten/kota, di antaranya Kota Medan, Deli Serdang, Padang Sidempuan, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Langkat, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan."Konsen pemerintah untuk melakukan
renovasi rumah layak huni cukup besar. Kami targetkan pertengahan Desember semua sudah rampung. Kalau ini berhasil, Presiden berkomitmen menambah kuota," ujar Azis dalam kegiatan Sosialisasi Permen PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025 di Medan, Selasa (16/9).
Ia juga menyampaikan, program bedah
rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Pe
rumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, menambahkan bahwa nilai anggaran per unit
rumah dalam program ini mencapai sekitar Rp20 juta.
"Totalnya sekitar Rp30 miliar. Semua program ini berbasis pada regulasi dan sudah memiliki payung hukum yang kuat dari pemerintah," katanya.Program ini didasarkan pada Permen PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025.
Permen Nomor 9 mengatur tentang kemudahan pembiayaan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara Permen Nomor 10 mencakup berbagai skema bantuan
rumah dari pemerintah, termasuk
rumah susun, stimulan
renovasi rumah tidak
layak huni, dan penataan pemukiman kumuh.Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur
Sumut Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alfi Syahriza, menyampaikan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi
Sumut terhadap program ini.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti asosiasi pengembang, perbankan, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat kepemilikan
rumah bagi masyarakat."Kami mendorong kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG di sejumlah daerah demi percepatan pembangunan
rumah bersubsidi. Target kami 15 ribu unit
rumah subsidi dibangun tahun ini, dan hingga Agustus capaian sudah 6.000 unit," jelas Alfi.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov
Sumut telah menangani 3.274 unit
rumah tak
layak huni dalam rentang waktu 2018 hingga 2024, dan akan terus berupaya memperluas cakupan program bantuan pe
rumahan ke daerah-daerah prioritas lainnya.Meski program ini merupakan inisiatif pusat, Azis berharap Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat ikut berkontribusi, baik melalui penganggaran maupun dukungan teknis.
"Kami berharap Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk bedah
rumah. Karena dari pusat tidak bisa menjangkau semua, perlu sinergi yang kuat agar dampaknya lebih luas," tutup Azis.Program
Bedah Rumah ini tidak hanya menjadi solusi infrastruktur, tapi juga harapan bagi ribuan keluarga di
Sumut untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.*
(d/a008)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.