Pembahasan RTRW Padangsidimpuan Mandek, DPRD Nilai Eksekutif Tidak Serius

Dengan perubahan pola ruang dan perkembangan wilayah yang signifikan dalam satu dekade terakhir, revisi RTRW dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Banua menambahkan bahwa pembaruan RTRW seharusnya menjadi prioritas bersama karena telah disepakati sebelumnya dalam sidang paripurna antara eksekutif dan legislatif.

"RTRW ini adalah ruh pembangunan 20 tahun ke depan. Kalau tidak disahkan, investor tidak akan punya dasar hukum yang jelas untuk membangun," tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan Kota Padangsidimpuan menyatakan bahwa pihaknya masih berharap pembahasan RTRW dapat diselesaikan pada tahun 2025.

Ia juga mendorong koordinasi yang lebih intens antara legislatif dan eksekutif.

"Sebagai koordinator OPD, saya berharap pembahasan RTRW ini tetap dilanjutkan dan selesai di tahun ini. Komunikasi antar pihak harus diperkuat," katanya.

Meski demikian, belum adanya komitmen konkret dari OPD teknis terkait membuat masa depan RTRW Padangsidimpuan masih menggantung.

Ketidakjelasan ini dinilai dapat menghambat arah pembangunan kota serta kepercayaan investor terhadap iklim investasi di daerah tersebut.*

Polres Padangsidimpuan Ungkap 44 Kasus Narkoba, 53 Tersangka Diamankan dalam Tiga Bulan

Kejatisu Didesak Usut Dugaan Korupsi Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka, Ketua DPRD Diharap Sidak

Satpol PP Padangsidimpuan Tertibkan Spanduk Ilegal dan Awasi Pondok Tertutup, Cegah Pelanggaran Perda dan Tindak Asusila

Gubernur Koster Sampaikan Penjelasan Raperda APBD Semesta Berencana 2026 dan Penyertaan Modal untuk Pusat Kebudayaan Bali

Satpol PP Padangsidimpuan Tertibkan Spanduk dan Baliho Ilegal di Tiga Kecamatan

DPRD Sumut Setujui P-APBD 2025, Anggaran Daerah Dipangkas Rp696 Miliar