MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya dalam mendukung target nasional untuk mewujudkan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027.
Hal ini dilakukan guna menekan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan berat yang kelebihan muatan dan dimensi.
Komitmen ini disampaikan dalam konferensi pers bertema 'Stop Kendaraan Over Dimension Over Load' yang digelar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (3/10/2025).Baca Juga:
Plt Kepala Dishub Sumut Moettaqien Hasrimi, melalui Sekretaris Dinas Rochani Litiloly, menjelaskan bahwa kelebihan muatan dan dimensi pada kendaraan angkutan barang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang masif di Sumatera Utara.
"Modifikasi kendaraan oleh bengkel tidak resmi, serta kesepakatan tarif antara pemilik barang dan pengusaha angkutan seringkali mendorong praktik ODOL. Ini jadi permasalahan serius yang harus diselesaikan bersama," ujar Rochani.
Menurutnya, tingginya biaya operasional lapangan seperti pungutan liar, biaya bongkar, hingga parkir ilegal menjadi salah satu pemicu pengusaha memuat barang secara berlebihan agar menekan biaya distribusi.
Tidak jarang, modifikasi dimensi kendaraan juga dilakukan untuk menambah kapasitas, meski tidak sesuai dengan ketentuan teknis.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumut akan menyusun rencana aksi daerah dalam rangka mendukung program nasional Zero ODOL 2027 yang menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Koordinasi akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan ODOL.
"Setiap ruas jalan punya kapasitas masing-masing. Maka penting bagi semua pihak untuk mematuhi aturan daya angkut kendaraan. Kita juga akan mengembangkan sistem pengawasan agar lebih efektif," tegas Bobby.
Beberapa langkah yang akan dijalankan Pemprov Sumut meliputi:
- Penyusunan jaringan lintas angkutan barang
- Penataan kelas jalan sesuai kapasitas
- Sertifikasi karoseri dan bengkel umum
- Penertiban perusahaan angkutan barang
- Sosialisasi masif kepada pengusaha logistik dan pemilik barang
JAKARTA Jumlah rekening tabungan di Indonesia terus meningkat setiap tahun, namun tidak semuanya aktif digunakan secara rutin oleh nasabah.
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi lingkungan dari ancaman limbah berbahaya.adsense Kementer
Hukum dan Kriminal
INDRAMAYU Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggara
Pemerintahan
MEDAN Di era kecerdasan buatan generatif, mengubah penampilan seseorang dalam sebuah foto kini tak memerlukan sesi pemotretan ulang. ads
Sains & Teknologi
JAKARTA Ratusan massa dari kelompok Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi bela Palestina di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Minggu
Nasional
MEDAN Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar secara meriah di Lapangan Merdeka, Medan, Mi
Nasional
JAKARTA Kasus paparan radioaktif Cesium137 yang ditemukan pada produk udang asal Indonesia berujung pada langkah tegas dari Badan Pengawas
Ekonomi
JAKARTA Seorang wanita asal Jakarta Selatan, Nur Fadilah (25), menjadi sorotan warganet setelah kisahnya viral karena mengira benjolan di l
Kesehatan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti isu penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing dalam sam
Nasional
JAKARTA Aplikasi pesan instan WhatsApp kembali menghadirkan sederet pembaruan besar di tahun 2025 untuk meningkatkan pengalaman pengguna, m
Sains & Teknologi
