MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas merespons langsung evaluasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait minimnya sosialisasi tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan Mendagri Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Jumat (10/10/2025).
"Beberapa evaluasi sudah disampaikan langsung oleh Pak Menteri, termasuk pelayanan di sektor Perkim dan bagaimana sosialisasi program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk segera ditindaklanjuti," ujar Rico kepada wartawan.Baca Juga:
Menurut Rico, Pemkot Medan menyambut baik masukan tersebut karena program-program pemerintah pusat yang memberi kemudahan kepada masyarakat perlu dipahami secara luas, termasuk manfaat pengurusan PBG dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) secara gratis bagi MBR.
"Kalau ini tersampaikan dengan baik, maka masyarakat bisa menikmati banyak kemudahan dan relaksasi dalam pengelolaan keuangan saat ingin membangun atau merenovasi rumah," jelasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penerbitan dokumen PBG di Kota Medan masih nol.
Padahal, menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema gratis bagi kelompok MBR dalam pengurusan izin pembangunan rumah.
"PBG dan BPHTB seharusnya gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi kenyataannya di Medan belum ada yang terbit. Ini menunjukkan sosialisasi masih sangat kurang," kata Tito.
Ia menegaskan, ketentuan ini berlaku bagi warga dengan pendapatan maksimal Rp 8,5 juta per bulan jika belum menikah, dan Rp 10 juta jika sudah menikah.
Fasilitas pembebasan biaya juga berlaku bagi pengembang yang membangun rumah untuk MBR.
"Kami minta Pemkot Medan, termasuk camat, lurah, dan Dinas Perkim, turun ke lapangan. Jelaskan ke masyarakat bahwa bangun atau renovasi rumah tidak perlu lagi membayar PBG, BPHTB, bahkan pajak tambahan. Semua sudah ditanggung negara," tambah Tito.
Kunjungan Mendagri dan Menteri Perkim ini juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik di Kota Medan, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
