Panas! Bimtek Aparat Desa Padangsidimpuan di Medan Diduga Jadi Ajang Cari Cuan

PADANGSIDIMPUAN – Di tengah dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti aparatur desa se-Kota Padangsidimpuan justru menuai sorotan publik.

Sebanyak 126 peserta dari 42 desa diketahui mengikuti pelatihan di Hotel Grand Antares, Kota Medan, dengan biaya mencapai Rp5 juta per orang.

Total anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai Rp630 juta, dengan tema pelatihan "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa."

Baca Juga:

• Dana Transfer Dipangkas Rp583 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Efisiensi Ketat

Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Daerah (LPMD) sejak Kamis (9/10/2025) hingga Sabtu (11/10/2025).

Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, rombongan berangkat pada Kamis malam menggunakan armada bus dan membawa serta Surat Perintah Tugas (SPT).

Masing-masing desa diminta mengirim tiga perwakilan: kepala desa, pengurus BUMDes, dan anggota BPD.

Namun, mencuat isu bahwa biaya bimtek tetap harus dibayarkan, bahkan bagi peserta yang tidak hadir secara fisik.

Hal ini menambah kecurigaan publik bahwa kegiatan ini bukan sekadar untuk peningkatan kapasitas, tetapi telah bergeser menjadi ajang pengumpulan dana oleh pihak penyelenggara.

"Kalau benar wajib bayar walau tidak ikut, berarti ini bukan bimtek untuk belajar, tapi ajang cari cuan," ucap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Ketimpangan antara kondisi pelatihan dan kenyataan hidup warga desa juga menjadi bahan kritikan.

Di saat aparat desa mengikuti pelatihan di hotel berbintang dengan ruangan berpendingin udara dan kasur empuk, sebagian besar warga masih harus berjuang di sawah dan ladang.

"Para perangkat desa mungkin tidur di kasur empuk, tapi warga mereka masih harus bergelut dengan lumpur sawah," kata seorang warga Padangsidimpuan dengan nada menyindir.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan, Iswan Nagabe, membenarkan adanya kegiatan tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan, termasuk pemilihan moda transportasi dan biaya, menjadi tanggung jawab masing-masing desa.

"Benar, ada undangan kegiatan itu. Tapi saya tidak pernah mengarahkan untuk menggunakan bus tertentu atau hal teknis lainnya," ujar Iswan, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, pelatihan ini adalah bagian dari program peningkatan kapasitas aparatur desa, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada inisiatif dan keputusan kepala desa masing-masing.

Banyak pihak kini mempertanyakan efektivitas dan urgensi bimtek berbiaya tinggi seperti ini, apalagi di tengah lesunya ekonomi desa.

Warga berharap penggunaan dana desa diarahkan langsung pada kebutuhan masyarakat, bukan justru tersedot ke agenda perjalanan dinas berulang-ulang.

"Kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membeli alat pertanian atau perbaikan infrastruktur desa, pasti lebih terasa dampaknya," ucap seorang tokoh masyarakat.

Fenomena bimtek desa yang berbiaya besar namun minim hasil nyata telah sering terjadi di berbagai daerah.

Praktik ini, menurut sejumlah pengamat, dapat membuka celah pemborosan anggaran hingga potensi penyalahgunaan.

Publik meminta agar Pemkot Padangsidimpuan dan aparat penegak hukum turun tangan mengevaluasi program sejenis agar tidak menjadi praktik rutin yang membebani keuangan desa tanpa kontribusi langsung bagi masyarakat.*

Dana Transfer Dipangkas Rp583 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Efisiensi Ketat

Kejar Dugaan Korupsi Sistematis, GRADASI Desak Pemeriksaan Pihak Terkait di Kejati Lampung

Harry Pahlevi Bangga Hadiri Wisuda Almamater Polmed, Sampaikan Pesan untuk 1.963 Wisudawan

Tim Satres Narkoba Ungkap Kurir Ganja, Petugas Amankan Barang Bukti 11 Gram

Tito Sentil Kepala Daerah Soal Pemangkasan Dana Transfer: Faktanya Banyak Pemborosan, Akhirnya Kena OTT

Kasus Dugaan Pemerasan ASN Padangsidimpuan: Aktivis Desak Polres Ungkap “Teman IIH” yang Diduga Wakil Wali Kota